Breaking News:

News Video

NEWS VIDEO Berkas Tak Lengkap, Pemerintah Tolak Pengajuan Pengesahan KLB Demokrat Kubu Moeldoko

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak pengajuan status Partai Demokrat kubu Moeldoko.

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak pengajuan status Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Pihak Moeldoko sebelumnya telah diberi tenggat waktu hingga sepekan untuk melengkapi berkas.

Atas keputusan ini, maka hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang tidak sah.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Rabu (31/3).

Dalam konpers tersebut, Menkumham Yasonna Laoly terlihat didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Baca juga: Lengkap Mahfud MD Bongkar Alasan Menkumham Yasonnal Laoly Tolak Sahkan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Dikutip dari Tribunnnews.com, Yasonna mengatakan pemerintah menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diajukan oleh kubu Moeldoko.

Yasonna menyatakan pihaknya telah memeriksa berkas yang diajukan dan juga kelengkapan digelarnya KLB.

Hasilnya, masih ada persyaratan yang tidak dilengkapi.

Di antaranya yakni soal perwakilan DPD, DPC, serta mandat dari Ketua DPD dan juga DPC.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC."

Halaman
12
Editor: Wahyu Triono
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved