Kisruh Partai Demokrat

Kemenkumham Tolak KLB Moeldoko, Ketua Demokrat Malinau Sudah Prediksi tak Pantas Disebut KLB

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat diajukan kubu Moeldoko

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI
Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Malinau, Wempi W Mawa. TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat diajukan kubu Moeldoko.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menolak legalitas KLB yang diadakan di Deli Serdang dikarenakan tidak terpenuhinya sejumlah persyaratan yang menjadi syarat legalitas KLB.

Baca juga: NEWS VIDEO Demokrat Versi KLB Ditolak, Kubu Moeldoko: Bukti Tak Ada Intervensi Pemerintah

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Kemenkumham, Pengurus DPD Kaltim Merasa Bersyukur

Di antaranya, syarat keterwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC partai berciri khas biru tersebut.

Ketua DPC Demokrat Malinau, Wempi W Mawa mengatakan sedari awal, pihaknya meyakini KLB yang dilakukan tidak memenuhi kualifikasi persyaratan.

Bahkan, dia turut meragukan ada tidaknya perwakilan DPD dan DPC yang datang pada KLB di Deli Serdang beberapa pekan lalu.

"Kami meragukan ada keterwakilan DPD dan DPC di Deli Serdang. Buktinya sampai sekarang tidak ada data, perwakilan dari mana saja yg datang," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Kamis (1/4/2021).

Wempi W Mawa mengatakan di Kalimantan Utara, tidak ada perwakilan dari DPD dan DPC yang terdaftar mengikuti KLB Deli Serdang tersebut.

Sehingga, keputusan menolak legalitas KLB Moeldoko sejak awal telah diprediksi pihaknya.

"Masih bertanya-tanya, siapa aja yang ke sana. Kan KLB itu ada syarat pengusulannya. Dan yang mengusulkan itu kami, pemilik suara di DPC dan DPD. Memang dari awal mereka ini abal-abal," katanya.

Baca juga: Ketua DPD Partai Demokrat Kaltara Yansen TP Yakin Sejak Awal Kepengurusan Versi KLB Akan Ditolak

Baca juga: Ketua DPC Demokrat PPU Bersyukur KLB Ditolak, Parpol Tetap Solid

Dia menilai upaya tersebut berupaya memorak perandakan Partai Demokrat. Kendati yang berlaku malah sebaliknya, kader partai berlambang bintang mercy tersebut semakin solid.

Bupati Malinau terpilih tersebut keberatan jika upaya tersebut disebut sebagai KLB. Terlepas dari legal atau tidak legalnya, pengusulan KLB menurutnya harus berasal dari internal partai.

"Kita tidak sebut kegiatan di Deli Serdang itu KLB. Memang KLB tapi bukan KLB Demokrat.

Keputusan Pemerintah RI semakin menguatkan posisi AHY sebagai Ketum. Dan nyatanya karena ini, kami akan tunjukkan kader di Malinau semakin solid," ucapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved