Balasan Partai Demokrat Versi KLB, Tawarkan AHY Maju Pilgub DKI Jakarta, Kubu Moeldoko Cuci Tangan?

TRIBUNKALTIM.CO - Balasan Partai Demokrat versi KLB ( Kongres Luar Biasa) tak terduga, mereka juga menawarkan AHY maju Pilgub DKI Jakarta 2024.

Reaksi itu diungkap usai Partai Demokrat kubu AHY ( Agus Harimurti Yudhoyono) menawarkan Moeldoko bakal diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

Respon Partai Demokrat versi KLB itu tak lepas dari sorotan.

Bahkan muncul pandangan beberapa pihak yang mengatakan sikap Partai Demokrat kubu Moeldoko merupakan bentuk cuci tangan.

Dilansir Tribunnews.com Direktur Eksekutif Etos Institute Iskandarsyah menyoroti soal langkah Kongres Luar Biasa kubu Moeldoko yang menawarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Iskandar menilai, tawaran maju ke Pilgub DKI Jakarta tersebut sebagai upaya cuci tangan kubu KLB Moeldoko kepada Partai Demokrat.

"Ini juga bagian dari cuci tangan ya," kata Iskandarsyah kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (4/4/2021).

Baca juga: Partai Demokrat Kubu AHY Goda Moeldoko Gabung, Tawaran Sulit Ditolak, Diusung di Pilgub DKI Jakarta

Adapun Iskandarsyah mengatakan sekarang tinggal AHY yang memutuskan soal tawaran tersebut.

"Mas AHY apakah dia bisa berekonsiliasi dengan kubu KLB, karena kan pernyataan-pernyataan kubu KLB tajam sekali sebelum Kemenkumham memberikan keputusan menolak hasil KLB Demokrat," tambah Iskandarsyah.

"Sebelumnya mereka melakukan gimik-gimik soal Hambalang masih ada, minta kasusnya dibuka kembali, ini tinggal kita lihat saja kebesaran hatinya AHY," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Muhammad Rahmad membalas pernyataan politikus Demokrat Rachland Nashidik soal menawarkan Moeldoko maju pilgub DKI.

"DPP Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," kata Rahmad kepada wartawan, Minggu (4/4/2021).

Diketahui, AHY pernah berkontestasi di Pilgub DKI 2017.

Menurut Rahmad, kala itu AHY terlihat serius maju untuk menjadi DKI 1 dengan berhenti dari karirnya di militer.

"Kami melihat, AHY sangat serius untuk melanjutkan karirnya yang terhenti tiba tiba di militer. Tentunya keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI," ucapnya.

Rahmad berujar, jika AHY tak menghitung akan menang, maka tidak akan mundur dari karir di militer.

Namun, perlu diuji apakah elektabilitas AHY mampu bisa mengalahkan gubernur petahana Anies Baswedan atau tidak.

"Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad.

Baca juga: Usai Ditolak Pemerintah, Partai Demokrat Versi KLB Ditinggalkan Ketua Advokasi dan Hukum, Kenapa?

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih bungkam saat ditanya wartawan terkait adanya desakan agar dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari Kompas.TV, usai hadir dalam acara di PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021), AHY langsung berlalu dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya AHY dan SBY didesak minta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena telah mencurigai pemerintah atas kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Sementara beberapa hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

Satu relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya kubu Moeldoko.

Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.

Penjelasan Demokrat

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta.

Namun, kubu AHY langsung membalikkan desakan permintaan maaf itu kepada kubu Moeldoko.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Baca juga: NEWS VIDEO Partai Demokrat Versi KLB Ditinggalkan Ketua Advokasi dan Hukum

Pertama, Herzaky menegaskan kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Sehingga menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.

Kedua, kubu Moeldoko dinilai hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

Herzaky mengatakan hal itu sudah jelas terlihat sejak awal, dimana KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh negara.

"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," kata dia.

Selain itu, permintaan maaf kepada Presiden Jokowi pun dinilai harus dilakukan. Sebab Moeldoko sendiri seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Namun justru kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.

'Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," ujar Herzaky.

"Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," imbuhnya.

Baca juga: Berbalas Pantun, Kini Partai Demokrat Kubu Moeldoko yang Tawari AHY Maju Pilkada DKI Jakarta

Lebih lanjut, Herzaky mempertegas bahwa kubu AHY sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gerakan yang menimpa partai berlambang mercy kemarin.

"Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Rifky, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini. Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo," tandasnya.

Balikkan desakan permintaan maaf

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, kelompok Moeldoko harus meminta maaf kepada rakyat dan Presiden atas ulah mereka membuat kegaduhan politik melalui gelaran KLB.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Pertama, Herzaky menegaskan kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Sehingga menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.

Kedua, kubu Moeldoko dinilai hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

Herzaky mengatakan hal itu sudah jelas terlihat sejak awal, dimana KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh negara.

"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," kata dia.

Selain itu, permintaan maaf kepada Presiden Jokowi pun dinilai harus dilakukan. Sebab Moeldoko sendiri seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Namun justru kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.

'Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," ujar Herzaky.

"Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Herzaky mempertegas bahwa kubu AHY sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gerakan yang menimpa partai berlambang mercy kemarin.

"Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Rifky, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini. Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo," tandasnya.

(*)

Berita tentang Moeldoko

Berita tentang AHY

Berita tentang Partai Demokrat

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani