DPRD Geram Layanan KIR di Bontang Tutup, Rp 528 Juta PAD Setiap Tahun Melayang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Usulan pembangunan gedung Uji KIR yang belum dapat lampu hijau dari pemerintah, dipersoalkan Komisi III DPRD Bontang.

Pasalnya pengajuan rencana pembangunan tersebut sudah sejak tahun 2017 lalu.

Anggota Komisi III, Faisal pun geram atas sikap Pemkot Bontang yang hingga saat ini belum merealisasi rencana itu.

Baca juga: Usulan Pembangunan Gedung Uji KIR Belum Direstui, Begini Penjelasan Pemkot Bontang

Baca juga: Usulan Gedung Uji KIR Masih Ngambang, Dishub Bontang Gencarkan Razia Rutin, Begini Penjelasannya

Padahal, menurut dia, pembangunan gedung Uji KIR sudah selayaknya menjadi prioritas bagi pemerintah.

Sebab selama hampir 5 tahun ini masyarakat begitu kesulitan mengurus izin kendaraan.

Ia berhitung, biaya administrasi Uji KIR dulunya di Bontang hanya Rp 80 ribu.

Namun sekarang masyarakat bisa mengeluarkan kurang lebih Rp 1 juta.

"Karena mereka harus bolak balik ke Samarinda. Belum lagi banyak biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya ongkos bensin, makan, dan penginapan," ujar Faisal, Rabu (14/4/2021).

Selain itu, layanan Uji KIR ini juga merugikan Pemkot Bontang. Layanan ini ditutup, praktis sumber pendapatan asli daerah (PAD) melayang.

Padahal setiap tahun, ada sekitar 6.600 kendaraan yang tercatat mengurus KIR di Bontang.

Biayanya Rp 80 ribu per kendaraan. Jika diakumulasikan, artinya sebanyak Rp 528 juta per tahun PAD dilepas pemerintah dari layanan ini.

"Nah sayang bangetkan kalau gini. Makanya saya minta harus disiapkan pos anggarannya itu untuk gedung KIR," Kata Faisal.

Baca juga: Dongkrak PAD Bontang, DPRD Prioritaskan Bangun Gedung Uji Kir Kendaraan daripada Kantor Kelurahan