Berita Kutim Terkini
Ada Peningkatan Anggaran yang Janggal di BPKAD, DPRD Kutim Tanyakan Peruntukan
Pada tahun 2020 lalu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Percepatan Penyesuaian Anggaran.
Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo
lihat foto
"Perintah SKB menteri itu kan merasionalisasi anggaran belanja-belanja, terutama belanja pegawai sebetulnya," ucapnya pada tribunkaltim.co.
Padahal sebelumnya DPRD Kutim sudah menyampaikan agar anggaran belanja untuk masyarakat sebisa mungkin tidak mengalami pemangkasan.
Kendati demikian, pansus LKPJ Bupati Kutim 2020 justru menemukan adanya kenaikan anggaran belanja pegawai di BPKAD.
Baca Juga: Lawan Pandemi Corona di Kutai Timur, 30 Staf dan Anggota DPRD Kutim Jalani Tes Swab Gratis
Baca Juga: KPK Periksa Para Saksi Dugaan Korupsi yang Seret Bupati dan Ketua DPRD Kutim di Polresta Samarinda
"Rasionalisasi itu kalau bisa ke masyarakat jangan dipotong, tapi kok, ditemukan malah belanja pegawainya naik. Itu yang kita tanyakan tadi dan belum mendapat jawaban," ucapnya.
Oleh karenanya, pansus akan mengagendakan kembali rapat dengan BPKAD Kutim untuk meminta detail peruntukkan yang mengalami kenaikan tersebut.
Penulis Syifa'ul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo
