Klaim Terbaru KKB Papua, Ada Oknum TNI & Polisi Gabung TPNPB, Ikut Serang Pos dan Tembak 3 Prajurit

TRIBUNKALTIM.CO -Klaim terbaru KKB Papua, ada oknum TNI & polisi gabung TPNPB, ikut serang pos dan tembak 3 prajurit.

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua kian meresahkan.

Terbaru, kelompok separatis ini menyebut memiliki anggota yang berasal dari prajurit TNI dan polisi.

Mereka bergabung dalam Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat ( TPNPB) yang menyerang pos TNI.

Organisasi Papua Merdeka ( OPM) mengklaim seorang prajurit TNI bergabung dengan pasukan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat ( TPNPB), organisasi sayap militer OPM.

Prajurit yang disebut-sebut bernama Lucky Matun bergabung dengan TPNPB sejak bulan Februari lalu.

Baca juga: Komnas HAM Tolak Ide KKB Papua Dicap Organisasi Teroris, Bukan Tanpa Alasan, Simak Penjelasannya

Baca juga: Diburu Prajurit Jenderal Andika Perkasa, Komnas HAM Takut KKB Papua Dicap Organisasi Teroris, Kok?

Hal itu diungkapkan Juru Bicara OPM Sebby Sembon.

“Ada seorang prajurit TNI yang telah bergabung dengan TPN sejak Februari lalu, dan saat ini bersama pasukan TPNPB,” ujar Sebby Sembon melalui pesan singkatnya, Jumat (16/4/2021).

Sebby menyatakan prajurit TNI itu bergabung dengan TPNPB karena kesadaran sendiri.

“Lucky Matuan mantan anggota TNI yang bergabung dengan Tentara pembebasan Nasional Papua Barat ( TPNPB) bertugas di pos TNI Bulapa Kabupaten Intan Jaya.

Bahkan dia juga menyerang pos TNI Bulapa,” ujarnya.

Dalam serangan itu, lanjut Sebby, TPNPB berhasil menembak tiga anggota TNI di pos.

Ditanya apakah prajurit TNI yang bergabung dengan TPNPB membawa senjata api, Sebby mengatakan, masih akan melakukan pengecekan.

“Bagian itu belum dilaporkan kepada kami,”kata Sebby.

Sebby mengklaim, ini bukan kali pertama prajurit TNI bergabung dengan OPM.

“Bukan pertama, dulu-dulu juga ada yang bergabung, tahun 1970-an 80-an banyak yang bergabung ke TPNPB,”ungkapnya.

Mereka termasuk deklarator 1 Juli 1971 Seth Jafet Rumkorem yang juga mantan anggota Kostrad.

“Elieser Awom dari Brimob Kotaraja Papua di Tahun 1980-an, Surabut dari Batalyon 753 Arfai Manokwari tahun 1990-an,” jelasnya.

Bahkan hingga kini, Sebby mengklaim banyak yang mendukung perjuangan OPM.

“Sekarang juga banyak yang undur diri dari anggota TNI Polri, ada polisi Yikwa yang jual senjata dan amunisi dan baru-baru ini di tangkap itu termasuk yang mendukung TPNPB, dan mendukung perjuangan Papua untuk merdeka dari penjajahan Indonesia,”paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Sebby kembali menegaskan, agar pasukan keamanan Indonesia TNI dan Polri jangan melibatkan warga sipil sebagai mata-mata.

“Saya ingatkan lagi kepada aparat TNI/POLRI jangan menggunakan tenaga masyarak sipil dan masyarakat pendatang untuk memata- matai kami masyakat Papua dengan berbagai alasan seperti Pendeta di gereja, guru di sekolah, mantri maupun dokter, tukang bangunan, ojek, jual pakean dll”.

“Bila itu cara yang negara Indonesia pakai untuk intelijen kami sudah tau cara-cara itu, maka kami tidak segan-segan tembak mati,”ancamnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Reza Nur Patria saat dikonfirmasi terkait adanya prajurit TNI tang bergabung dengan TPNPB OPM, belum memberikan penjelasan.

“Selamat siang, jika ada perkembangan saya sampaikan, terima kasih,” ujar Kapendam melalui pesan singkatnya.

Komnas HAM Keberatan KKB Papua Disebut Teroris

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku sangat khawatir terhadap wacana untuk mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.

Taufan mengatakan kita mesti jujur menilai bahwa persoalan di Papua disebabkan beberapa persoalan yang berbeda dengan fenomena terorisme.

Pertama, kata dia, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia melalui Pepera tahun 1969 memang sudah ada pihak di Papua yang menolaknya.

Kelompok tersebut, kata dia, menginginkan kemerdekaan Papua dan menjadikan Papua menjadi satu negara sendiri.

Masalah tuntutan politik ingin merdeka tersebut, kata dia, tidak bisa dipungkiri memang ada di sana sejak lama meski Pepera yang hasilnya Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia diakui internasional.

Kedua, lanjut dia, ada masalah ketimpangan kesejahteraan di Papua.

Baca juga: Perintah Pentolan KKB Papua Tembak Pesawat Militer & Sipil Bocor, Begini Reaksi Cepat TNI-Polri

Meski memang tidak mudah memakmurkan Papua, namun ini kata Taufan, perasaan diperlakukan tidak adil, diskriminatif selalu kuat.

Sebagian pihak di Papua, lanjut dia, menjadikan alasan ketidakadilan ini sebagai dasar politik ingin merdeka, memperkuat alasan politik tadi.

Ketiga, kata Taufan, pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi namun tidak ada penyelesaian hukum terhadap pelakunya.

Di atas semua itu, kata dia, pendekatan pemerintah Indonesia kepada Papua memang kurang terintegrasi.

Pembanguan fisik memang gencar dilakukan mengejar ketertinggalan di Papua, kata Taufan, namun pendekatan tersebut tidak dibarengi dengan pendekatan kultural yang bisa semakin mendekatkan pemerintah pusat dengan rakyat Papua.

Perasaan diperlakukan tidak adil, diskiriminatif, kata dia, tetap menguat di hati sebagian masyarakat Papua.

Pendekatan operasi keamanan juga tidak terbukti ampuh menyelesaikan masalah, kata Taufan karena OPM dan organisasi KKB lainnya justru menguat.

Dana Otsus yang sangat besar, kata dia, juga tidak terlalu banyak berdampak mengatasi ketertinggalan masyarakat Papua baik dibandingkan provinsi lain, juga di antara Orang Asli Papua dengan pendatang.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah Daerah juga seharusnya ikut bertanggung jawab mengatasi masalah ini, namun kita tidak melihat peran yang signifikan dengan dana besar tadi.

Komnas HAM juga selalu mengusulkan agar mengubah pola operasi keamanan di Papua menjadi operasi kesejahteraan berdasarkan kompleksitas masalah di Papua yang harus lebih terintegrasi antar semua dimensi baik politik, hukum, ekonomi, maupun kultural.

TNI-Polri, kata dia, harus bisa menjaga disiplin pasukan agar tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil.

Pasukan yang ada di Papua, kata Taufan, mesti diarahkan melakukan operasi kesejahteraan bersama tokoh-tokoh masyarakat Papua.

Ia menyarankan pemerintah menjemput hati orang Papua dengan mengajak mereka berdialog.

Tapi untuk dialog damai itu, kata Taufan, pemerintah perlu mendengarkan pandangan orang Papua.

Pemerintah Indonesia, kata dia, pernah mencatatkan keberhasilan di Aceh.

Padahal, kata dia, perlawanan Gerakan Aceh Merdeka justru jauh lebih kuat, lebih terorganisir dan sangat ideologis.

Nyatanya, lanjut Taufan, dengan mengubah pendekatan malah bisa menghasilkan Perjanjian Damai antara Indonesia dan GAM sehingga saat ini Aceh bisa damai dan mulai membangun daerahnya.

Baca juga: TERUNGKAP dari Curhat Pimpinan OPM di HT, Begini Siasat Satgas Nemangkawi Buat KKB Papua Kelaparan

"Karena itu, Komnas HAM sangat khawatir dengan ide menjadikan KKB atau OPM sebagai organisasi terorisme. Kebijakan ini akan semakin menyulitkan pendekatan damai terhadap Papua," kata Taufan ketika dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (23/3/2021).

Taufan mengatakan Komnas HAM sudah pernah menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap gagasan semacam itu kepada Menko Polhukam Mahfud MD dalam satu pertemuan terbatas.

(*)

Berita tentang Andika Perkasa

Berita tentang KKB Papua

Artikel ini telah tayang dengan judul OPM Klaim Ada Prajurit TNI Bergabung dengan Mereka, Kapendam Kodam XVII Tidak Beri Penjelasan, https://wartakota.tribunnews.com/2021/04/16/opm-klaim-ada-prajurit-tni-bergabung-dengan-mereka-kapendam-kodam-xvii-tidak-beri-penjelasan?page=all.