Mata Kuliah Pancasila Dihapus, Fadli Zon Bongkar Jajaran Nadiem Makarim Disusupi Pendukung PKI

Sehingga menurutnya, pemerintah wajib menyelenggarakan sebuah 'pendidikan nasional'.

Apa yang dimaksud sebagai 'pendidikan nasional' itu ditekankan Fadli Zon bukan saja mencakup skalanya, yaitu sebuah pendidikan yang diselenggarakan secara nasional, dari Sabang sampai Merauke; namun juga mencakup sifatnya, yaitu sebuah pendidikan yang memiliki ciri kebangsaan.

"Di poin kedua inilah letak posisi vital 'agama', Pancasila serta bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan kita. Ketiganya adalah ciri dari pendidikan nasional kita," jelas Fadli Zon.

"Tanpa ketiganya, pendidikan yang diselenggarakan pemerintah jadi kehilangan sifat kenasionalannya," tegasnya.

Protes keras yang disampaikan berbagai kalangan katanya tidak merevisi konsep Peta Jalan Pendidikan.

Sebab diamatinya, frasa agama tetap tidak dicantumkan dalam dokumen Peta Jalan Pendidikan.

Padahal, sebagai produk turunan kebijakan, dokumen Peta Jalan Pendidikan yang dirumuskan oleh tim Kemendikbud semestinya merunut pada hierarki hukum dan tak boleh berbeda dari peraturan di atasnya, baik Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional maupun UUD 1945.

Seperti dalam Pasal 31 UUD 1945, baik Ayat (3) maupun (5), disebutkan secara eksplisit bahwa agama adalah unsur integral di dalam pendidikan nasional.

Karena itu, hilangnya frasa 'agama' dari Peta Jalan Pendidikan adalah sebuah peristiwa hukum dan ketatanegaraan yang serius.

Tidak masuknya frasa 'agama' dalam draf Peta Jalan Pendidikan Nasional diungkapkan Fadli Zon membuktikan dua hal.

Pertama, penyusunan roadmap ini ahistoris, karena telah mengabaikan pertimbangan historis, sosiologis, sekaligus yuridis yang mestinya hadir dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

"Tim perumus harus diisi mereka yang benar-benar paham sejarah pendidikan nasional. Mereka yang tak tahu sejarah masa lalu, tak mungkin tahu apa yang terjadi masa kini," papar Fadli Zon.

"Mereka yang tak tahu apa yang terjadi masa kini, tak mungkin bisa merancang masa depan," jelasnya.

Kedua, penyusunan roadmap ini tidak melibatkan stakeholder terkait.

Adanya protes Muhammadiyah dan kelompok keagamaan lain adalah buktinya.