Ibu Kota Negara
SERIUS Mau Bangun IKN di Kalimantan Timur, PT Adhi Karya juga Siap Sasar Proyek Jalan dan Bendungan
Salah satu perusahaan BUMN, PT Adhi Karya (Persero) serius mau terlibat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
lihat foto
Rudy menambahkan, desain tersebut merupakan gagasan awal yang dapat diperdalam dan didiskusikan bersama para ahli di bidang arsitektur dan perencana.
Untuk pembangunan istana negara, Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah menyelaraskan materi Rencana Induk IKN dan Urban Design IKN.
Masukan Arsitek ke Jokowi soal Patung Garuda IKN
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang tujuh asosiasi profesi ke Istana Negara untuk memberikan masukan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kamis (15/04/2021).
Ketujuh asosiasi tersebut yaitu:
- Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP)
- Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI)
- Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia (IALI)
- Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
- Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI)
- Green Building Council Indonesia (GBCI)
- Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Dari ketujuh asosiasi, lima di antaranya merupakan asosiasi arsitek seperti IAP, IARKI, IAI, IALI, serta GBCI.
Berikut ini masukan kelima asosiasi arsitek yang disuarakan oleh Ketua IAI I Ketut Rana Wiarcha, Ketua GBCI Iwan Prijanto, Ketua IARKI Hadi Prabowo, Ketua IALI Dian Heri Sofian, dan Ketua IAP Hendricus Andy Simarmata, seperti dilansir Kompas.com.
Pertama, pembangunan IKN sejatinya merupakan proses pembangunan peradaban.
"Oleh karena itu, pembangunan peradaban ini tak hanya soal pembangunan fisik saja, tapi juga non-fisik," bunyi siaran pers dari kelima asosiasi arsitek yang diterima Kompas.com, Jumat (16/04/2021).
IKN tidak hanya menjadi kota berisi kumpulan infrastruktur dan bangunan. Namun, juga menjadi wadah berkumpulnya semangat, budaya, dan interaksi yang mencerminkan kesiapan bangsa untuk hidup pada masa depan.
Sebab, IKN akan menjadi bagian dan catatan penting sejarah panjang Indonesia.
Kedua, koordinasi lintas kementerian melalui 9 kelompok kerja (pokja) terpisah dinilai kurang efektif untuk mensinergikan proses perencanaan dan perancangan multi-scalar dan lintas pelaku.
Maka dari itu, perlu sharing data (berbagi data) dalam satu tempat yang sama untuk menghasilkan rencana matang. Ketidaktersambungan (poor connection) antara rencana makro dan mikro ini dapat mengakibatkan translasi visi IKN jadi tak terlihat pada pembangunan fisik kotanya.
Ketiga, tata bangunan terutama bangunan strategis perlu diletakan sesuai dengan panduan rancang posisi dan fitur lanskap yang tepat.
Menurut mereka, struktur kota perlu dibentuk secara kuat dan membangun citra wibawa institusi Negara tanpa perlu membuat bangunan berlebihan.
Baca juga: Siapa Nyoman Nuarta? Desain Istana Negara Baru Dikritik, Nanti Presiden Berkantor di Tubuh Garuda
