Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Pemkab Mahulu Dukung Kebijakan Larangan Mudik, Tunggu Keputusan dari Pemprov Kaltim

OPD di lingkup Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriyah (H)

Penulis: Febriawan | Editor: Syaiful Syafar
HUMAS PEMKAB MAHULU
RAKOR PENGAMANAN - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Humas Pemkab Mahulu Ir. H. Dodit Agus Riyono, MP, menghadiri rakor lintas sektoral┬ápersiapan pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriyah. 

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Jajaran Kepolisian, bersama TNI dan instansi terkait, termasuk OPD di lingkup Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriyah (H).

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Humas Dodit Agus Riyono, turut hadir dalam Rakor Lintas Sektoral tersebut.

Saat dijumpai usai rakor, Dodit menerangkan, tujuan rakor yang dipimpin oleh Kapolri secara virtual itu adalah menyampaikan langkah-langkah yang pemerintah dalam rangka pengamanan perayaan Idul Fitri 1442 H di masa pandemi Covid-19 seperti ini.

Disampaikan pula, secara umum kondisi Covid-19 saat ini mulai menurun. Utamanya di Mahulu.

Meski demikian, jika tidak diantisipasi secara baik situasi akan berbalik meningkat akibat terjadinya pengumpulan massa saat aktivitas mudik Idul Fitri.

Baca juga: Anggota DPR RI Dapil Kaltim Siap Perjuangkan Pemenuhan Infrastruktur di Mahulu

Baca juga: Temui Anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono, Bupati Mahulu Curhat Masalah Pertanian

Baca juga: Mahulu Kekurangan Dokter, Bupati Teken MoU dengan Universitas Brawijaya, Ini Permintaannya

Disebutkan, langkah penting yang diambil adalah dengan mengeluarkan kebijakan, pelarangan (pembatasan) mudik Lebaran.

Diikuti pengendalian harga bahan pangan pokok, mitigasi bencana alam terkait tingginya curah hujan, penerapan PPKM, pengaturan lalu lintas, antisipasi ancaman teroris, dan kesiapan aparat TNI-POLRI untuk memback-up kebijakan tersebut.

"Sudah tentu, kita perlu menyikapi dan mendukung kebijakan tersebut. Namun untuk merumuskan detail operasionalnya perlu dibahas secara lintas sektor di wilayah Mahakam Ulu, agar terjadi koordinasi dan sinergi yang mantap. Saya akan melapor pada pimpinan untuk pelaksanaan rapat koordinasi tersebut" ungkap Dodit.

Dia menambahkan, khusus tentang larangan mudik, pihanya masih menunggu kebijakan tingkat provinsi dalam waktu dekat.

"Tetapi, intinya kita perlu lakukan segera rapat koordinasi tingkat Kabupaten Mahulu," tandasnya.

Rakor diikuti oleh jajaran Polres Kutai Barat melalui Polsek setempat, Kodim, dinas perhubungan, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya. Rakor digelar dengan mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. (advertorial/naw)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved