Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Pemkab Mahulu Sambut Baik Penyederhanaan Birokrasi

Rapat Identifikasi Penyederhaan Birokrasi di Lingkungan Pemkab Mahulu dilaksanakan di Kantor Bappelitbangda Mahakam Ulu (Mahulu), Rabu (28/4/2021).

Penulis: Febriawan | Editor: Syaiful Syafar
TRIBUNKALTIM.CO/FEBRIAWAN
Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun (tengah) saat memimpin Rapat Identifikasi Penyederhaan Birokrasi di Lingkungan Pemkab Mahulu di Kantor Bappelitbangda Mahakam Ulu (Mahulu), Rabu (28/4/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Rapat Identifikasi Penyederhaan Birokrasi di Lingkungan Pemkab Mahulu dilaksanakan di Kantor Bappelitbangda Mahakam Ulu (Mahulu), Rabu (28/4/2021) pekan lalu.

Rapat dipimpin Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun.

Rapat ini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021, tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Hadir pula mendampingi Wabup Mahulu Sekda Mahulu Dr Stephanus Madang, SSos, MM, Asisten I Ir Dodit Agus Riyono, MP, serta pimpinan OPD terkait di lingkup Pemkab Mahulu.

Baca juga: Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD

Dalam arahannya Wabup Yohanes Avun menyampaikan, pemkab sangat mendukung dibuatnya penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemda.

"Apabila melihat tujuan dari penyederhaan birokrasi, ini sangat baik. Untuk pengembangan diri masing-masing pegawai di pemda. Dengan adanya aturan ini, bisa lebih memacu kita untuk bekerja lebih disiplin dan teratur. Menurut saya ini sangat baik. Apalagi ada penghematan anggaran di sini," katanya.

Baca juga: Terpilih Secara Aklamasi, Yohanes Avun Jabat Ketua DPD Partai Golkar Mahulu

Wabup menambahkan, yang terpenting lagi bagi para pegawainya, bisa naik pangkat setiap dua tahun.

Tentunya dengan penghitungan prestasi kinerja, kredit poin kinerja yang sesuai.

"Dengan adanya penyerderhanaan birokrasi ini, harus kita sambut dengan baik dan harus segera disosialisasikan kepada seluruh pegawai, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Kita berpacu dalam waktu, apa yang telah disusun segera kita laporkan dan apabila yang kurang segera diusulkan lagi," tandasnya.

Baca juga: Bupati Mahulu Temui Komisi I DPR RI, Perjuangkan Telekomunikasi dan Perhubungan di Perbatasan

Sementara itu, Kabag Ortal Susana Djiu Hong, SE menyatakan, berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021, dalam surat ini mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar melakukan penyederhanaan birokrasi di seluruh perangkat daerah.

"Dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, kami sudah melakukan beberapa identifikasi pada penyederhanaan birokrasi. Hasil yang peroleh sesuai dengan amanat Ditjen Otda Kemendagri, jabatan yang disederhanakan Pejabat Pengawas pada Dinas/Badan dan Pejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah," jelasnya. (advertorial/hms8/2/naw)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved