Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Bupati Bonifasius Belawan Geh Buka Forum Konsultasi Publik RPJMD Mahulu

Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, membuka Forum Konsultasi Publik

HUMAS PEMKAB MAHULU
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh didampingi Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun, dan Ketua DPRD Novita Bulan membuka sekaligus memimpin Forum Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan di ruang rapat Bappelitbangda, Selasa (4/5/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, membuka Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan di ruang rapat Bappelitbangda, Selasa (4/5/2021).

Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri pula oleh Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun, Ketua DPRD Novita Bulan, Sekretaris Daerah Stephanus Madang, Ketua TP PKK Yovita Bulan Bonifasius, Kepala OPD se-Kabupaten Mahulu, Camat Long Bagun Yason Liah, serta peserta yang mengikuti secara langsung maupun virtual.

Bupati Bonifasius dalam sambutannya mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap kepala daerah terpilih diwajibkan untuk menetapkan RPJMD Tahun 2021-2026.

"Jadi, perlu saya sampaikan dalam forum ini, Pemkab Mahulu Periode 2021-2026 berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJMD. Maka pada hari ini rumusan rancangan RPJMD ini dapat dikonsultasikan agar seluruh stakeholder mengetahui dengan jelas dan rinci rancangan arah kebijakan program pembangunan lima tahun ke depan dan menyepakatinya menjadi Rancangan Awal RPJMD sebelum Musrembang RPJMD," ujar Bupati Mahulu.

Baca juga: Pemkab Mahulu Sambut Baik Penyederhanaan Birokrasi

Lebih lanjut Bupati Bonifasius menjelaskan, sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih.

Untuk itu, dengan batas waktu yang ada dapat menyelesaikan RPJMD dan ditetapkan menjadi peraturan daerah paling lambat pada akhir Agustus 2021.

"Melalui forum ini saya menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mendukung seluruh tahapan penyusunan RPJMD sekaligus menyusun renstra masing-masing SKPD tepat waktu,"tegasnya.

Baca juga: Update Kasus Covid-19 Hari Ini, Mahulu dan Bontang tak Ada Penambahan Kasus

Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan (P4KP) Rudi Warjono, melaporkan, kegiatan konsultasi publik ini merupakan rangkaian dalam tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Mahulu Tahun 2021-2026, dengan pokok materi kesepakatan rumusan sementara program pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan beserta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut.

"Tujuan dari kegiatan ini untuk penyamaan persepsi atas visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan rumusan rancangan awal RPJMD, dan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para stakeholder terhadap program pembangunan daerah," jelas Kabid P4KP.

Baca juga: Terpilih Secara Aklamasi, Yohanes Avun Jabat Ketua DPD Partai Golkar Mahulu

Kabid P4KP menerangkan, mekanisme pelaksanaan konsultasi publik ini, akan dilakukan melalui pemaparan dan pembahasan materi yang meliputi; pemaparan visi, misi, dan program kepala daerah, rumusan sasaran pokok RPJMD, rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan rumusan program pembangunan daerah.

"Maka harapannya dari forum konsultasi publik ini dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen terhadap rumusan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan awal RPJMD," pungkasnya. (adv/hms12/2/naw)

Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved