Dugaan Lambatnya Penanganan RSIA Aisyiyah Samarinda, Walikota Andi Harun Berikan Sikap

Siang ini (15/5) saya mendapat telepon dari seorang sahabat dekat, minta bantuan anak perempuannya mengalami pendarahan kehamilan dan pihak rumah sakit swasta Samarinda tersebut tidak mau melakukan tindakan medis sebelum dilakukan pembayaran panjar (DP) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Sampai dititik ini, saya masih menyisakan ruang untuk memahami-pihak RS tersebut berdalih prosedur pihak rumah sakit menyatakan wajib dipenuhi sebelum tindakan medis.

Namun menjadi benar-benar diluar nalar, ketika pihak RS tetap menolak perawatan medis saat saya selaku Walikota Samarinda sudah memberikan jaminan menanggung secara pribadi melalui pernyataan via WA (karena ada aktifitas ditempat lain dan lumayan berjarak dari RS dimaksud) atas semua pembiayaan perawatan anak sahabat saya tersebut.

Hingga akhirnya saya mengrim utusan mengantarkan uang panjar tersebut ke keluarga pasien yg sudah menunggu lebih kurang 2 (dua) jam penanganan pertamanya tersebut.

Catatan ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang juga pernah kami alami belasan tahun silam. Insya Allah hari ini seusai kegiatan lain atau paling lambat besok kami akan tabayyun mengenai masalah ini ke RS tersebut untuk menjadi bahan kajian mengenai pokok masalahnya untuk seluruh RS yang kewenangannya berada di lingkungan Pemkot Samarinda. Demi dan untuk alasan hukum mohon maaf untuk sementara saya tidak menyebut identitas RS dimaksud. Wallahu a’lam bish-shawab,".

Dinkes akan Tindaklanjuti Laporan

Permasalahan penanganan terhadap anak sahabat Walikota Samarinda Andi Harun, di rumah Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aisyiyah Samarinda langsung mendapat respon.

Bahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Ismed Kusasih ikut serta bersama Walikota Samarinda mendatangi rumah sakit tersebut.

Ia menuturkan bahwa melalui pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Andi Harun - Rusmadi, ada keinginan untuk mempercepat Universal Health Coverage (UHC). 

Baca Juga: Penanganan Abrasi Sungai di Samarinda Tergantung Pusat, Proteksi Jembatan Mahkota II Terus Berjalan

Baca Juga: Satpol PP Samarinda Sebut Bahu Jalan tak Ada Izin, Penertiban Pedagang Digelar Malam

Lantaran dengan demikian adanya UHC, Ismed menuturkan itu dapat meminimalisisr persoalan - persolan pelayanan penanganan seperti ini.

"Karena UHC itu, kalau sudah kita cover semua warga kita dalam pembiayaan BPJS, itu orang yang belum mempunyai kartu itu dibolehkan, dilayanin dan dicover langsung sama BPJS," jelasnya.

"Kalau BPJS tidak UHC pasien yang tidak mempunyai BPJS harus menunggu 14 hari kan. Tapi kalau UHC walaupun ada satu/dua pasien yang nggak punya BPJS itu bisa dicover," sambungnya.

Baca Juga: Seorang Jurnalis di Samarinda Diintimidasi Pedagang Buah Saat Bertugas, Begini Kronologisnya