Berita Kaltim Terkini
Peringatan 23 Tahun Reformasi Indonesia di Samarinda, Antara Lain Massa Soroti Seleksi Pegawai KPK
Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Sipil Kalimantan Timur kembali turun ke jalan untuk memperingati 23 tahun reformasi.
Penulis: Rita Lavenia | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Sipil Kalimantan Timur kembali turun ke jalan untuk memperingati 23 tahun reformasi.
Gerakan tersebut mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Timur untuk merefleksikan kembali nilai nilai demokrasi.
Hal itu dibeberkan oleh Aji Ahmad Affandy, selaku Humas Gerakan Masyarakat Sipil Kaltim kepada Tribunkaltim.co di sela-sela unjuk rasa di dekat kantor Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (21/5/2021).
Dia katkan, gerakan yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil ini menyuarakan nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga: Diterima Disdikbud dan Disnaker Kaltara, Pengunjuk Rasa di Tanjung Selor Membubarkan Diri
Baca Juga: Buruh dalam Aliansi Gebrak Unjuk Rasa Tuntut Haknya di Tarakan, Pihak PT Intracawood Angkat Bicara
"Kami anggap sudah memudar di era pemerintahan saat ini," ungkap AJi.
Selain itu, kata Aji Ahmad Affandy, bahwa mereka menganggap reformasi merupakan sebuah keresahan, dimana hal itu dianggap bertentangan dengan nilai demokrasi.
"Kita berharap di level pemerintahan tidak ada KKN, dan dilevel masyarakat sipil kami ingin adanya penegakan HAM tanpa pandang bulu," katanya.
Mereka juga menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melemah pada era pemerintahan sekarang yang terbukti dengan adanya revisi Undang-Undang KPK.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Berau Khawatirkan Para Buruh Lepas Masker Saat Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Baca Juga: BREAKING NEWS Ratusan Buruh dari Federasi Hukatan KSBSI Berau Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Bahkan menurut mereka, seleksi KPK saat ini tidak lagi ideal dengan sistim Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang pertanyaanya tidak lagi mencerminkan kepentingan KPK itu sendiri.
"Pertanyaannya lebih ke arah pribadi dan sifatnya seleksi. Novel baswean saja yang memiliki trekot bagus tidak lolos," bebernya.
Selain itu, Mahasiswa Unmul dan rekan-rekannya ini juga berharap adanya penegakan HAM secara merata tanap andang bulu.
