Berita Paser Terkini

Konflik Batas Wilayah Kabupaten PPU dan Paser, Ketua Apdesi Beri Sindiran Air Susu Dibalas Air Tuba

Menanggapi terkait permasalahan tapal batas wilayah di Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh I

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Nasri, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur menegaskan PPU merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Paser. TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Menanggapi terkait permasalahan tapal batas wilayah di Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Paser Nasri mengatakan penyelesaian masalah tersebut simpel.

Sebelumnya, Bupati Paser dr Fahmi Fadli telah dipertemukan oleh Kepala Daerah PPU dalam membahas terkait tapal batas wilayah tersebut yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berbicara batas wilayah, Nasri menegaskan PPU merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Paser.

"Kalau ada masalah, berarti tidak mungkin pemekaran itu terjadi, dengan artian tapal batas wilayah itu sudah runut (jelas)," terangnya saat dikonfirmasi melalui telepon.

Sementara, dari hasil pemekaran tersebut tentunya ada wilayah administratif yang menjelaskan terkait desa masuk di kabupaten mana.

Baca juga: Tidak Ada Titik Temu, Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten PPU dan Paser Lanjut ke Kemendagri

"Kalau bicara soal batas, itukan sudah  jelas ada desa di wilayah itu, dan ikut di kabupten mana, kemudian desa itu luas wilayahnya berapa, anggaplah di Desa Muara Toyu di dalam database misalnya 3000-an hektare, administrasinya jelas masuk di Kabupaten Paser," ujarnya.

Kalaupun PPU mengakui Desa Muara Toyu itu masuk di wilayahnya, lanjut Nasri, namun secara administrasi belum pasti.

Diketahui, hasil pemekaran Kabupaten Paser sejak 2002 lalu, namun permasalahan tapal batas ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini.

Ia menilai, gejolak perbatasan tersebut ada kepentingan politik di dalamnya.

"Perlu digarisbawahi, batas kabupaten itu, salah satu dasar terjadinya kabupaten baru, dan dikasih waktu selama 1 tahun untuk membenahi wilayahnya," katanya.

Menurutnya, kalau di antara kedua kabupaten tidak menemukan titik temu, maka harusnya ada pihak penengah agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan.

Selain itu, ia menyarankan agar melibatkan Pemerintahan Desa yang menjadi inti dari tapal batas wilayah kedua kabupaten.

"Kalau tiba-tiba ada penetapan, namun desa tersebut tidak menerima maka akan timbul lagi persoalan," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved