Puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan Mengalami Hipertensi, Lapas Nunukan Mengambil Tindakan

Menanggapi persoalan itu, Sofyan memastikan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian, Kodim, dan tokoh masyarakat untuk membantu menemukan 3 Napi tersebut.

"Kita sedang mencari informasi dan sudah menyebarkan orang-orang. Ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Susah ya kan. Jadi mohon bersabar. Untuk punishment itu pasti ada. SK Hukdis untuk yang Februari sudah finishing tinggal yang kejadian baru-baru ini.

Kalapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) juga sudah kami periksa," ucapnya.

Baca juga: Pengungkapan Sindikat Peredaran Sabu, Berikut Kronologi 1 Tersangka Tertangkap di Lapas Bontang

Menurutnya, tak ada pihak yang bisa disalahkan terlalu berlebihan ketika melihat situasi riil di lapangan.

"Kalau kita lihat lagi, di Lapas Nunukan itu 70 persen anak baru semua. Akan jadi kacau kalau dipaksakan untuk mengerti sesuatu yang belum dimengerti. Makanya saya minta Kalapas dan Kanitpas untuk terus memberikan penguatan dan edukasi kepada staf. Alhamdulillah Dirjen Pemasyarakatan sudah turun langsung," ujarnya.

Diketahui, saat ini total narapidana di Lapas Nunukan ada sebanyak 1.282 orang.

Sementara itu, kapasitas Lapas saat ini hanya 260 orang.

"Soal over kapasitas itu hal klasik. Sekarang saja untuk se-Provinsi Kaltim total WBP itu 12.706 orang. Dari 3.586 kapasitas orang. Lapas Nunukan itu 369 persen over kapasitasnya. Bisa dibayangkan itu. Ditambah penjagaan di Lapas Nunukan hanya 4 orang setiap ganti shift," tuturnya.

Sofyan menuturkan, pihaknya sudah mengajukan permohonan ke kementerian, agar memberikan kewenangan penuh kepada Kanwil dalam menyusun kebutuhan pegawai setiap Lapas.

"Kami sudah minta ke kementerian agar dalam menyusun program pemenuhan pegawai melihat kondisi riil di lapangan. Biarlah wilayah yang membagi jatah petugas. Berapa Lapas membutuhkan petugas. Karena kalau BKN yang tetapkan, kejadiannya akan seperti Lapas Tenggarong kosong, nggak kebagian," ungkapnya.

Tak hanya itu, Sofyan mengatakan tak ada pilihan lain lagi, selain membangun Lapas baru.

"Kami sudah ikuti Permenkumham tentang asimilasi Covid-19, tetap tidak juga berkurang. Yang keluar 100 WBP masuknya 200 WBP. Di Lapas Tenggarong itu ada Lapas perempuan. Sebenarnya salah saya membiarkan Napi perempuan ada di semua Lapas Rutan di sini.

Harusnya fokus di sana tapi tidak muat juga. Bukan salah siapa, memang negara tidak mampu. Tinggal bagaimana memanajemen Napi perempuan di Lapas Rutan ini," imbuhnya.

"Saya ke Kaltara ini sekalian melihat hibah tanah yang diberikan kepada kami, untuk membangun kantor wilayah Kumham Kaltara. Nanti kalau sudah dibangun, kami akan kirim Napi dari Kaltim ke sini sebagian. Karena kalau di luar provinsi mahal, nggak ada anggaran," ucap Sofyan.