Tak Ada Rencana Penundaan Pilkakam 2021 Berau, Tapi Tetap Berlangsung Sesuai Protokol Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kendati pelaksanaan Pilkakam Serentak tahun 2021 belum memiliki jadwal pasti, Pemkab Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) pastikan potensi penundaan tahun 2021 tidak ada.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung,Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, Sudirman menjelaskan, sebelumnya di tahun 2020 kemarin, baik Pilkades maupun Pilkakam terjadi penundaan di beberapa daerah.

“Tahun lalu kan sibuk dengan Pilkada dan pandemi Covid-19 baru mulai berlangsung,” jelasnya kepada TribunKaltim.Co, Minggu (30/5/2021).

Baca Juga: Pemilihan Kepala Kampung 2021 di Berau, Syarat Maju jadi Bakal Calon Minimal Pendidikan SMP

Baca Juga: Bulog Berau Serap Beras Hasil Petani Lokal, Diharapkan Memenuhi Kebutuhan Warga Hingga 65 Persen

Dipastikan pihaknya, meski tahun 2021 pandemi Covid-19 masih ada, pelaksanaan Pilkakam di 28 Kampung di Berau, akan menjalankan pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Tentang adanya protokol kesehatan telah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Diterangkannya, peraturan itu menjadi perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyesuaikan perkembangan yang ada demi keselamatan masyarakat dan lancarnya perhelatan politik kampung.

Baca Juga: Produksi Kedelai Lokal Berau Pernah Melimpah, Kini Petani Kurang Minat hingga Lirik Jagung dan Sawit

Baca Juga: Penyelesaian Stadion Mini di Teluk Bayur di Berau Bisa Rampung Tepat Waktu untuk Porprov 2022

“Semua sudah tertuang aturannya bagaimana saat pelaksanaan, ya seperti penggunaan APD dan menghindari terjadinya kerumunan,” ungkapnya.

Menurut Sudirman, pelaksanaan tahun ini jauh lebih mudah, lantaran masyarakat sudah menerapkan prokes saat pemilu 2021 kemarin.

Hal itu juga bisa menjadi bahan evaluasi panitia maupun pemerintah untuk pilkakam nantinya.

“Kabupaten juga harus menyediakan Satgas untuk penanganan. Kalau ada penundaan untuk Pilkakam itu justru akan menyulitkan karena harus mempersiapkan pengganti sementara kepemimpinan kampung,” terangnya.

Sudirman menegaskan, jika prokes tidak patuh, bisa saja ada kemungkinan penundaan Pilkakam tahun ini, sebabnya panitia dan pemerintahan mempersiapkan dengan benar pelaksanaan Pilkakam tahun ini.