Kabar Terbaru Rumah DP 0 Persen Anies Baswedan, Kini Warga Jakarta Menikmati, Mendadak Laris Manis

Kriteria calon penerima manfaat wajib memenuhi persyaratan antara lain, warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan e-KTP, dan belum memiliki rumah sendiri.

Kemudian, tidak sedang menerima bantuan/subsidi perumahan Pemerintah Pusat/Daerah, tidak memiliki pinjaman bermasalah pada pihak ketiga/Bank atau lembaga non keuangan, serta memiliki NPWP.

Melalui program ini, diharapkan warga Jakarta bisa memiliki hunian di tengah kekhawatiran harga properti yang terus meningkat tiap tahunnya,

Dengan tersedianya kemudahan pembiayaan yang ringan ini, masyarakat mendapat kesempatan untuk memiliki hunian tersebut, termasuk generasi milenial atau keluarga baru.

Baca juga: Wagub DKI Bocorkan yang Terjadi Andai Anies Baswedan Dipanggil KPK, Kasus Lahan Rumah DP 0 Persen

Sempat Berkasus

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui bahwa dia yang mengesahkan program DP 0 rupiah yang kini terkait kasus dugaan korupsi.

Namun ia memastikan hanya mengetuk palu pengesahan karena program itu bagus.

Terkait detilnya ia memastikan tak mengetahui, ia yakin detil pembelian tanah yang kini dijadikan bukti kasus korupsi ada di bagian Pemprov DKI Jakarta.

Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan pasti paling mengetahui detilnya dan paling bertanggung jawab atas kasus itu.

Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, salah alamat jika KPK memeriksa Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pembelian lahan rumah Dp 0 rupiah.

Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah, dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah.

Pembelian tanah yang menjadi kasus itu berada di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini merasa difitnah dan terkejut karena namanya disebut dalam pemberitaan yang ada.

“Perencanaan pertamanya dari Gubernur dan diarahkan ke saya.