Ibu Kota Negara
IKN Dipindah, Rektor Institut Teknologi Kalimantan Berharap Tidak jadi Pusat Bisnis
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat Kalimantan terutama Kaltim.
TRIBUNKALTIM.CO - Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Ir Budi Santosa, MS PhD menilai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat Kalimantan terutama Kalimantan Timur.
Yakni akan mengikis stigma di masyarakat bahwa kesejahteraan hidup hanya bisa didapatkan di Pulau Jawa.
Hal ini diungkap Budi Santosa dalam Webinar dan Talkshow bertema “Peran Pendidikan Tinggi Dalam Membangun dan Mengawal IKN” yang digelar Universitas Balikpapan, Jumat (28/5/2021).
Acara ini sekaligus penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Uniba, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Webinar dan talkshow tersebut menghadirkan pembicara Rektor Uniba Dr Ir M Isradi Zainal MT MH MM; Rektor ITS Prof Dr Mochamad Ashari MEng IPU ASEAN Eng; Rektor ITK Prof Ir Budi Santosa MS PhD, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr Ir Hetifah Sjaifudian.
“Pemindahan IKN, secara psikologis, akan memberikan rasa bangga, semangat dan bergairah untuk maju bagi warga Kalimantan khususnya di Kaltim,” katanya.
BACA JUGA: Konsep Smart City IKN Versi Rektor Universitas Balikpapan: Aman, Modern, dan Keindahan
“Kemudian secara kultur juga akan mempengaruhi cara berpikir dan cara bekerja, karena ibu kota itu tempat bertemunya tamu dari negara lain dan sebagai tempat mengatur urusan Indonesia yang dituntut serba cepat dan smart, maka secara kultur itu akan berpengaruh kepada masyarakat di sini,” beber Budi Santosa.
Rektor ITK tersebut juga menerangkan, dengan adanya IKN maka komoditas ekonomi di Kaltim juga secara perlahan akan mengalami pergeseran dari yang sebelumnya sangat mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA), maka juga bisa berpindah di sektor lainnya.
IKN telah cukup luar biasa dengan konsep green environment, ditambah lagi akan ada empat sektor yang boleh masuk di kawasan IKN yaitu pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan.
“Tidak semua sektor bisa masuk ke IKN, karena diharapkan ibu kota ini tidak menjadi pusat bisnis,” katanya.
“Jadi meniru di Amerika dan beberapa negara lainnya bahwa pusat bisnis bisa di kota mana saja, namun pusat pemerintahan berada di wilayah Sepaku dan sekitarnya,” tukas Prof Budi Santosa.
Terkait pemenuhan dan peningkatan kualitas kebutuhan hidup di lokasi IKN nantinya, Rektor ITK berharap perguruan tinggi di Kaltim ataupun di Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang telah memiliki pengembangan teknologi yang cukup baik.
“Pengelolaan air bersih, produksi pangan dan pengolahan tanah untuk pertanian saya rasa perlu untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri agar kita bisa berperan banyak untuk membantu IKN ini,” ungkapnya.
BACA JUGA: Sambut IKN, Wakil Walikota Samarinda Rusmadi Wongso Akui Kota Tepian Punya Peran Strategis
Budi Santosa mengakhiri dengan komitmen ITK untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di IKN, seiring berjalannya proses pembangunan dan transisi pemindahan IKN.
Ia menilai ITK masih memiliki waktu untuk meningkatkan kualitas sehingga bisa mencapai perguruan tinggi yang menjadi pilar penyangga IKN.
Kunjungan Kemenhan
Perkembangan terakhir IKN, pada 27 Mei 2021 lalu, Kementerian Pertahanan melakukan kunjungan kerja dan membentuk kelompok kerja (pokja) terkait pertahanan dan keamanan di lokasi baru IKN.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan), Marsdya TNI Donny Ermawan.
Ini menyusul rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pokja merasa perlu berkunjung untuk melihat langsung atau visual sehingga tidak berdasarkan peta atau laporan saja," ujarnya, Kamis (27/5/2021).
Kunjungan kerja kali ini, kata Donny, sebagai langkah memastikan plot-plot untuk lokasi istana dan lainnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara.
Kementerian Pertahanan ingin melihat lebih jauh di lapangan, mengenai apakah ada permasalahan atau tidak.
"Terutama untuk aspek pertahanan dan keamanan (hankam)," ucapnya saat memberi sambutan di Base Operation Lanud Dhomber Balikpapan.
BACA JUGA: IKN Dipindah, Sekdaprov Kaltim Berharap Investor akan Lebih Tertarik
Donny berharap TNI dan Polri dalam hal ini diwakili dapat memberikan sejumlah masukan terkait hankam di lokasi IKN.
Pasalnya, sudah mengetahui secara pasti permasalahan-permasalahan di Kaltim khususnya di lokasi calon Ibu Kota Negara.
Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kaltim, Sekjen Kemhan didampingi jajaran Kemhan dan Bappenas.
Setelah sempat mendengarkan paparan singkat dari Kodam VI Mulawarman dan memberikan arahan.
Rombongan pun bergegas bertolak ke Sepaku dengan menggunakan speed boat guna meninjau langsung lokasi titik nol calon Ibu Kota Negara. (*)