Komisi I DPRD Samarinda Sebut Serapan Anggaran Sejumlah OPD Triwulan Pertama Rendah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, gelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahas terkait penyerapan anggaran 2021, Jumat (4/6/2021) kemarin.

Pada RPD yang dilaksanakan di kantor DPRD Samarinda tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal.

"RDP dengan OPD memang kita setiap tahun, sebelum membahas anggaran, kita terlbih dahulu melihat sejauh mana realisasi anggaran di tahun sebelumnya," ungkapnya, Sabtu (5/6/2021).

Politisi Partai Nasdem tersebut mengakui, bahwa sejumlah OPD penyerapan anggarannya rendah.

Baca Juga: IPTM Temui DPRD Samarinda, Mencari Solusi Para Pedagang di Tepian Mahakam

Seharusnya di Triwulan pertama yang sudah mau memasuki Triwulan kedua ini serapan anggran sudah 50 hingga 60 persen.

"Kalau kami lihat tadi hampir semua OPD terkait penyerapan anggaran sangat rendah. Ini sudah mau masuk Triwulan ke dua, itu masih ada yang hanya sampai 11 persen, yang semestinya sudah 50 sampai 60 persen," sebutnya.

Maka ketika serapan anggaran tersebut yang pada mau memasuki Triwulan kedua realisasi 50 sampai 60.

Ketika saat mengusulkan anggaran di perubahan, bisa dianggap bahwa penggunaan murni sudai selesai.

Baca Juga: Satpol PP Tertibkan PKL di Beberapa Kawasan, Komisi I DPRD Samarinda Beri Apresiasi Atas Kerjanya

"Kondisi sekarang ini sangat rendah, makanya kita akan mencari gimana kok bisa terjadi seperti itu," tegasnya.

Joha, sapaan karibnya, mengakui bahwa pihaknya mengusahakan atau mengupayakan agar di setiap OPD dari sisi program kerjanya benar-benar tertata.

"Yang mana diusulkan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sangat urgen," pungkasnya.

Wagub Kaltim Berpesan Cegah Kebocoran Anggaran

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (Wasin) di ruang Heart of Borneo, Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut Hadi Mulyadi mengatakan, Rakornas tersebut untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan intern seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Arah kebijakan tersebut khususnya di lingkup kementerian, lembaga serta provinsi, kabupaten/kota dalam mengawal efektivitas belanja dan pemulihan ekonomi.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kita harapkan APIP di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim terus bekerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Karena masyarakat menunggu hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah,” kata Hadi Mulyadi.

Menurutnya, dalam membangun sebuah daerah pengawasan menjadi hal yang penting.

Baca juga: KaltimBlackout, PLN UIW Kaltimtara Siap Berikan Kompensasi Potongan Biaya Tagihan Listrik

Jika tidak diawasi maka berpotensi terjadinya kebocoran anggaran yang mengganggu pembangunan sebuah daerah.

"Semuanya harus bekerja keras, semuanya harus hemat dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini, untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ucap Hadi Mulyadi.

Sementara itu Presiden Joko Widodo yang memimpin sekaligus membuka rakor itu mengatakan, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah dalam program dan belanja anggaran, secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Mengikuti prosedur itu penting, tetap jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan secara akuntabel, efektif dan efisien,” pesan Joko Widodo.

Baca Juga: BREAKING NEWS Walikota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda, Ada Apa?

Baca Juga: Alasan Walikota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda: Kita Ingin Efesiensi dan Pendataan Ulang

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh secara virtual.

Sekitar 2.223 peserta turut hadir dalam rakor tersebut.

Berita tentang Kaltim

Berita tentang Samarinda

Penulis Muhammad Riduan | Editor: Budi Susilo