Berita Samarinda Terkini

FKUB Kota Samarinda Harap Pemerintah Perhatikan Aturan Pendirian Tempat Ibadah

Salah satu tugas dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah memberikan rekomendasi terhadap rencana pendirian tempat ibadah.

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, HANIVAN MARUF
Ketua FKUB Kota Samarinda, KH Zaini Naim setelah melakukan audiensi dengan walikota Samarinda di gedung balai kota Samarinda, Senin (7/6/2021). TRIBUNKALTIM.CO, HANIVAN MARUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Salah satu tugas dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah memberikan rekomendasi terhadap rencana pendirian tempat ibadah.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua FKUB Kota Samarinda, KH. Zaini Naim usai menghadiri audiensi FKUB bersama forum binaan Kesbangpol lainnya dengan Walikota Samarinda pada Senin (7/6/2021) di gedung balai kota Samarinda.

Terkait hal tersebut KH. Zaini Naim menilai bahwa proses pendirian tempat ibadah secara nasional banyak terdapat masalah.

Menurutnya FKUB yang memegang tanggung jawab mengenai hal tersebut juga harus diketahui oleh pemerintah kota Samarinda.

Baca juga: Audiensi dengan Walikota Andi Harun, FKUB Kota Samarinda Harap Perhatian Lebih dari Pemerintah

Sehingga bersama-sama menegakkan aturan terkait pendirian tempat ibadah di Kota Samarinda.

"Tugas FKUB dalam merekomendasikan pendirian tempat ibadah sangat krusial, maka pemerintah juga harus tahu tentang hal itu," ujarnya.

"Selama ini banyak problem tentang hal itu (pendirian tempat ibadah), tugas FKUB menegakkan peraturan," katanya.

"Dan yang belum memahami peraturan harus memahaminya karena kita berada di negara yang memiliki aturan," ungkap KH. Zaini Naim.

Peraturan yang menurutnya harus dipahami ialah prosedur pendirian tempat ibadah yang harus melalui rekomendasi FKUB kabupaten/kota setempat.

Rekomendasi itu sebelum terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada pasal 14 bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif.

Juga persyaratan teknis gedung termasuk rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/kota setempat.

"Dalam peraturan tersebut harus ada dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah setempat," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved