Berita Bontang Terkini
Anggaran Kesehatan Belum Terserap Maksimal, Dinkes Bontang Kesulitan Gunakan Sistem SIPD
Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana kapitasi dari BPJS.
Penulis: Ismail Usman | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Anggaran Dinas Kesehatan atau Dinkes Bontang belum terserap secara maksimal.
Tahun ini, Dinkes Bontang mengelola anggaran sebesar Rp 128. 761.155.023.
Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana kapitasi dari BPJS.
Dari catatan Dinkes Bontang yang dilaporkan di Komisi I DPRD Bontang, serapan anggaran hingga Mei lalu baru mencapai 29 persen, atau setara dengan Rp 37.363.977.860.
Baca juga: Dinkes Bontang Belum Minat Gunakan GeNose, Alasannya Kurang Akurat dan Lebih Banyak Limbah
Padahal semestinya, serapan anggaran ini terbilang normal jika penyerapan akhir Juni nanti bisa mencapai 40 hingga 50 persen.
"Jadi masih kurang sekitar 10 persen," kata Ahmad Hamid, Kepala sub bagian (Kasubag) Perencanaan dan Keuangan Dinkes Bontang, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal ini disebabkan lantaran ada beberapa kendala terkait sistem pengelolaan yang digunakan.
Sebab tahun ini Kemendagri mengeluarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang saat ini digunakan oleh setiap OPD.
Hamid menilai jika SPID terlalu rumit. Secara teknis ada banyak sistem didalam aplikasi yang masih kurang dipahami.
Baca juga: Dinkes Bontang Coret Tiga Ribu Peserta BPJS Kesehatan, Begini Alasannya
Ditambah lagi, server dari sistem ini terbilang lambat dan dianggap belum siap.
"Agak menyulitkan dari administratif, perencanaan, belum ada sosialisi, belum ada bimtek. Kemudian banyak kunciannya," terangnya.
Tidak hanya soal sistem, kata Hamid, persoalan refocousing anggaran juga jadi salah satu kendala yang menghambat penyerapan.
Ia menjelaskan, Pemkot Bontang diminta refocousing lantaran tidak ada anggaran Covid-19 dalam daftar perencanaan.
