Berita Balikpapan Terkini
Bahas Seputar SDA, Komisi III DPR RI Minta Data Tambang Ilegal ke Polda Kaltim
Sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir, menyambangi Mako Polda Kaltim, Kamis (10/6/2021).
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dalam rangka kunjungan kerja, sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir, menyambangi Mako Polda Kaltim, Kamis (10/6/2021).
Kunjungan tersebut belakangan diketahui hendak membahas seputar Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Kalimantan Timur.
"Karena SDA memberikan banyak pendapatan pada anggaran pendapatan negara, kami tidak ingin ada kebocoran dari segi sumber daya alam yang ada di Kaltim ini," ucap Adies pada awak media, Kamis (10/6/2021).
Baca Juga: Lagi, Ditresnarkoba Polda Kaltim Musnahkan Sabu Seberat 1 Kilogram
Baca Juga: Kasus Dugaan Investasi Bodong di Berau akan Dilimpahkan ke Polda Kaltim
Ia mengungkapkan memang terdapat beberapa masalah terkait PNBP.
Termasuk juga temuan-temuan tambang liar yang ada di wilayah Kaltim.
"Kemudian bagaimana dengan nasib tambang yang sudah digali, apakah tidak mengganggu masyarakat dan lain sebagainya," tambahnya.
Terkait temuan tambang liar ini, lanjut Adies, pihaknya masih menunggu data yang lengkap dari Polda Kaltim.
Baca Juga: Petugas Pemasyarakatan Kaltimtara Latihan Menembak di Mako Brimob Batalyon B Pelopor Polda Kaltim
Baca Juga: Program Penyediaan Rumah Bagi Anggota Polri, Polda Kaltim Siapkan 350 Unit di Balikpapan Timur
Dimana untuk data tersebut kemudian akan dibawa dalam pembahasan rapat kerja Komisi III DPR RI.
"Pihak Polda akan memberikan datanya manakala dibutuhkan. Kemungkinan kita akan melanjutkan rapat kerja kita di DPR RI di Komisi III Jakarta terkait sumber daya alam ini," tambahnya.
Disinggung apakah terkait dengan persiapan IKN, Adies sendiri menepis. Ia mengutarakan bahwa IKN sendiri belum masuk pembahasan.
Baca Juga: Polda Kaltim Serta 2 Polresta Terima Penghargaan dari Komnas PA dan Kornas TRCPPA
Baca Juga: Penjelasan Ditlantas Polda Kaltim soal Rencana Pemberlakuan Penggolongan SIM C di Kalimantan Timur
"Ibu Kota Negara belum ada. Jadi kita tidak ada membahas itu. Itukan belum masuk Prolegnas," tutup pria dari Fraksi Golkar tersebut. (*)
