Breaking News:

Berita Kutim Terkini

Perbaikan Jalan Terhambat Regulasi, Pemerintah Akan Revisi Tata Ruang Kutai Timur

Pembebasan kawasan hutan menjadi persoalan krusial bagi masyarakat yang menetap di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Timur.

TRIBUNKALTIM.CO/HO
llustrasi-Kondisi jalan rusak di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah akui tersandung regulasi dalam melakukan perbaikan akses di wilayah tertentu.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO,SANGATTA - Pembebasan kawasan hutan menjadi persoalan krusial bagi masyarakat yang menetap di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Timur.

Masyarakat di pedalaman yang sudah turun temurun menempati kawasan hutan cenderung mempertahankan kawasannya.

Permasalahan lahan ini juga salah satu perihal yang menghambat pemerintah daerah dalam pembangunan.

Baca Juga: DPRD Kutim Gelar Paripurna Laporan Pansus Raperda Narkoba, Atur Satuan Terkecil hingga Media Massa

Baca Juga: Gubernur Isran Noor Pastikan Status Wilayah Sidrap di Perbatasan Kutim Milik Pemkot Bontang

Hal lain yang berkontribusi menghambat pembangunan daerah adalah akses antar wilayah yang membelah kawasan perusahaan.

Oleh karenanya, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengusulkan adanya revisi tata ruang daerah.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menganggap, perbaikan tata ruang menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dinilai sangat sensitif ini.

Baca Juga: DPRD Kutim Soroti Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kutai Timur, Jangan Sampai Lolos Pajak

Baca Juga: Diminta Klarifikasi Persyaratan Bahasa Mandarin, Perusahaan Semen tak Hadiri RDP di DPRD Kutim

Halaman
12
Penulis: Syifaul Mirfaqo
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved