Berita Nasional Terkini
Rencana Terapkan Pajak Sembako, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Dampak Buruknya
Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako mendapat tanggapan beragam dari masyarakat
lihat foto
Baca Juga: Alfamidi Salurkan 12.175 Paket Sembako Kado Ramadhan dari Donasi Konsumen ke 15 Provinsi
Sebaliknya, pemerintah seolah memberikan relaksasi perpajakan kepada masyarakat golongan menengah ke atas, salah satunya dengan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah.
"Sembako ini sensitif juga, sementara mobil saja dibebaskan (PPnBM)," ujar Wihadi, kemarin.
Penolakan disuarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang mengecam keras rencana pemerintah itu.
“Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, kemarin.
Baca Juga: Harga Sembako Samarinda, Walikota Andi Harun Tinjau Pasar, Pangan Daging, Ikan, Ayam Naik 100 Persen
Menurut Said, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen.
Tetapi untuk rakyat kecil, kata Said, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak. “Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!” ucap Said.
Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembak tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan di jalan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
“Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” kata Said.
PSI Mempertanyakannya
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan rencana pengenaan PPN untuk sembako.
Juru Bicara PSI, Andre Vincent Wenas mengatakan kebijakan ini prosesnya harus transparan dan sasarannya mesti tepat.
Di saat pandemi dan tidak boleh ada kebijakan yang tidak jelas secara proses.
"Kondisi ekonomi di piramida bawah sangat berat, kalau rencana ini berlaku untuk semua segmen sungguh tidak tepat dijalankan tahun ini bahkan tahun depan,” ujar Andre dalam keterangan tertulis. Kamis (10/6/2021).
