Polemik SMAN 10 Samarinda
Polemik SMAN 10 Samarinda, Pihak Yayasan Minta Perwakilan Orangtua Siswa dan Komite Bertemu Langsung
Polemik SMAN 10 Samarinda dengan Yayasan Melati terus bergulir. Hingga ratusan siswa dan orangtua siswa pun berunjuk rasa
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Mereka bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi.
Dalam kesempatan tersebut kedua belah melakukan audiensi.
Selang satu jam kemudian mereka usai melaksanakan audiensi. Ia mengatakan saat ini pihaknya akan melihat lebih lanjut status kepemilikan aset lahan tersebut.
Baca Juga: Tidak Ingin Siswa SMAN 10 Samarinda Demonstrasi, Kadisdikbud Kaltim Ajak Bermusyawarah
Apakah gedung SMAN 10 Samarinda yang ada di kawasan tersebut merupakan milik pemerintah provinsi Kaltim atau tidak?
Sebab lahan berupa tanah di kawasan tersebut merupakan milik pemerintah.
"Nanti dilihat yang benar, kita semua belum liat. Kalau memang itu aset pemerintah semuanya ya untuk pemerintah," ucap Anwar Sanusi kepada Tribunkaltim.co.
Sementara itu ia mengatakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap berlangsung. Ia menepis isu jika yayasan melarang PPDB di Kampus A.
Baca Juga: Siswa SMAN 10 Samarinda Menolak Pemindahan ke Kampus B, Ketua Yayasan Melati Murjani Angkat Suara
"Siapa menolak, itu kan urusan yayasan. Memang SMA 10 punya yayasan. Kecuali yang menolak saya, itu salah. Kalau yayasan urusan yayasan saja," katanya.
Sebelumnya diberitakan Ratusan pengunjuk rasa yang terdiri dari siswa.dan orangtua murid berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim, Rabu (16/5/2021).
Mereka meminta pemerintah provinsi Kaltim untuk tidak memindahkan ratusan siswa ke kampus B Jl. Perjuangan kecamatan Samarinda Utara.
Para siswa dan orangtua SMAN 10 Samarinda itu meminta agar bangunan di kampus A itu tetap digunakan oleh pihak sekolah.
Baca Juga: Usai RDP dengan DPRD Kaltim, Disdikbud Beber Pembelajaran di SMAN 10 Samarinda Seperti Biasa
Bahkan rumor yang beredar aksi unjuk rasa ini digerakkan oleh pihak internal Sekolah yang tidak terima dipindah langsung dibantah oleh perwakilan aksi.
