DPRD Nunukan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, Beri Pemda 3 Catatan

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 pada Senin (12/7/2021).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Hamsing menyampaikan, realisasi pendapatan dari APBD TA 2020 secara keseluruhan mencapai 96,46 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 91,68 persen.

Pihak DPRD Nunukah menyetujui, sebagaimana yang dilaporkan oleh Bupati Nunukan, Asmin Laura.

Baca juga: Penambangan Pasir Ilegal Pantai Sebatik, DPRD Nunukan: Jangan-jangan Ada Pengusaha Besar Bermain

Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp1.354.211.709.415,70 dari rencana Rp 1.403.891.671.210,56.

Untuk realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2020 sebesar Rp1.333.933.139.344,41 dari rencana Rp 1.431.719.668.591,53.

Berikutnya, penerimaan pembiayaan daerah yang semula direncanakan Rp30.827.997.380,97, terealisasi Rp 60.686.827.048,97.

Rinciannya, pembiayaan yang berasal dari Silpa sebesar Rp30 miliar sekian.

Baca juga: Angka Kemiskinan Naik 6,36 Persen, Anggota DPRD Nunukan Sebut Pemkab Kurang Update Data Warga Miskin

Lalu, pinjaman dalam negeri, lembaga keuangan bank Rp29,8 miliar sekian.

"Penerimaan kembali investasi dana bergulir Rp 6,3 juta sekian," kata Hamsing kepada TribunKaltara.com di Nunukan.

Dana Pembiayaan

Lebih lanjut Hamsing sampaikan, pengeluaran pembiayaan daerah realisasinya sebesar Rp44.886.980.068,00 dari rencana Rp3 miliar.

Kemudian, rencana pembiayaan netto sebesar Rp27.827.997.380,97 terealisasi Rp15.799.846.980,97.

"Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp35.989.659.445,84," ucapnya.

Hamsing menuturkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian kualitas pengelolaan keuangan.

Baca juga: DPRD Nunukan Kritik Infrastruktur Perbatasan RI-Malaysia, Harus Ditingkatkan Bukan Andalkan Sungai