Revisi RPJMD, PDIP Bongkar 3 Janji Kampanye Anies Baswedan Gagal, Termasuk Dipromosikan Sandiaga Uno

TRIBUNKALTIM.CO - Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyoroti revisi RPJMD.

Melihat materi revisi RPJMD tersebut, PDIP menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah gagal menjalankan 3 janji kampanyenya.

Kegagalan pertama menurut PDIP adalah janji rumah DP 0 persen.

Kegagalan berikutnya yakni normalisasi sungai sebagai bagian program pengendalian banjir.

Kegagalan ke tiga yakni program OK OCE yang kerap dipromosikan Sandiaga Uno.

Sebelum menjabat sebagai Menparekraf, Sandiaga Uno merupakan Wagub DKI.

Baca juga: Warga Jakarta Bisa Bebas Penyekatan Meski Masih PPKM Level 4, Anies Baswedan Beber Syaratnya

Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatan Wagub DKI karena maju di Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.

Dilansir dari Kompas.com, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ikut berubah dalam agenda perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, janji kampanye tersebut tidak bisa dikaitkan dengan pandemi Covid-19 secara langsung.

Menurut dia, meski tidak terjadi pandemi, beberapa janji yang menjadi sorotan sangat sulit untuk diwujudkan.

"Kami kuatir perubahan RPJMD 2017-2022 yang dipaksakan ini hanya untuk melegitimasi kegagalan dari Gubernur dari tolok ukur RPJMD yang hendak direvisi," kata Gembong dalam penyampaian pemandangan umum fraksi terkait perubahan RPJMD, Senin (2/8/2021).

Gembong mengatakan, janji yang menunjukan kegagalan sebelum pandemi berlangsung adalah program rumah DP 0 persen.

Dalam RPJMD 2017-2022 dijanjikan akan dibangun sebanyak 250.000 unit.

Rinciannya, 14.564 unit Rusunawa dibiayai APBD dan 3.222 unit Rusunawa dibangun pakai APBN.

Kemudian 14.000 unit akan dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah dan 218.214 unit lainnya akan dibangun dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Dalam perubahan RPJMD target yang akan dibangun menyusut menjadi kurang dari 25 persen, 29.366 unit dari rencana awal 250.000 unit," kata Gembong.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, sebelum Covid-19 memporak-porandakan Jakarta, program DP Rp 0 ini sudah gagal karena jumlah unit yang terealisasi dalam tiga tahun jabatan Anies hanya 2.774 saja.

Itu pun sebanyak 790 unit Rusunami DP Rp 0, sisanya 1.984 unit merupakan Rusunawa yang dibangun oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tanpa adanya pandemi Covid pun, target ini akan sulit tercapai pada akhir periode 2022 nanti.

Sehingga kami melihat perubahan ini hanya untuk menutupi kegagalan yang terjadi dalam program ini," ucap Gembong.

Sorotan kedua Fraksi PDI-P adalah janji normalisasi daerah aliran sungai dalam program penanggulangan banjir Jakarta.

Dalam perubahan RPJMD, program normalisasi 13 sungai menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai saja.

Gembong mengatakan, normalisasi sungai juga tidak terlaksana dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta bahkan sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

"Bahkan hingga 2019 ketika pandemi belum melanda, tidak ada sejengkal pun sungai di Jakarta yang tersentuh oleh program normalisasi dan juga naturalisasi sungai," ucap Gembong.

Janji yang ketiga adalah program OKE OCE atau One Kecamatan One Center Entrepreneur yang digadang oleh Sandiaga Uno saat masih menjabat Wagub DKI.

Program bersama OKE OCE itu dijanjikan akan mencetak 361.518 wirausaha baru.

Namun hingga tahun 2021, hanya 1.064 orang saja yang mendapat akses permodalan.

Baca juga: Gunakan Data Lapangan, Anies Baswedan Beber Angka Kematian Pasien Covid-19 Jakarta Belum Aman

"Hanya sebanyak 0,3 persen saja, namun dalam RPJMD perubahan targetnya turun menjadi 278.971 wirausaha baru.

Data di atas dapat kami simpulkan bahwa tanpa adanya pandemi pun program ini akan sulit mencapai target yang sudah dicanangkan," ucap Gembong.

Rumah DP 0 Persen Laris Manis

Program rumah DP 0 Rupiah yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendadak laris manis.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, pihaknya telah memproses lebih dari 1.500 permohonan kredit rumah DP 0 persen hingga April 2021 ini.

"Bahkan, 730 diantaranya telah melakukan penandatangan akad," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).

Dari jumlah tersebut, BUMD milik Pemprov DKI ini telah merealisasikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah ( KPR) Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah sebesar Rp198,8 miliar.

Pembelian rumah itu dilakukan di sejumlah hunian yang terdaftar oleh Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) mengikuti program rumah Dp 0 Rupiah.

Seperti di Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat, Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dan Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara.

Herry menambahkan, pihaknya sampai saat ini terus memproses pengajuan kredit yang dilakukan calon penerima manfaat program hunian Dp 0 Rupiah.

"Proses penyaringan tersebut akan dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian," kata Herry.

Untuk diketahui, rumah DP 0 Rupiah merupakan program unggulan Gubernur Anies Baswedan yang dikelolah UFPRS di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Program ini memberikan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki unit rumah sudah jadi dan siap huni di DKI Jakarta.

Kriteria calon penerima manfaat wajib memenuhi persyaratan antara lain, warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan e-KTP, dan belum memiliki rumah sendiri.

Baca juga: Anies Baswedan Marah Besar, Desak Kapolda Pajang Wajah Pelaku Kejahatan Ini, Memalukan Anak Cucu

Kemudian, tidak sedang menerima bantuan/subsidi perumahan Pemerintah Pusat/Daerah, tidak memiliki pinjaman bermasalah pada pihak ketiga/Bank atau lembaga non keuangan, serta memiliki NPWP.

Melalui program ini, diharapkan warga Jakarta bisa memiliki hunian di tengah kekhawatiran harga properti yang terus meningkat tiap tahunnya,

Dengan tersedianya kemudahan pembiayaan yang ringan ini, masyarakat mendapat kesempatan untuk memiliki hunian tersebut, termasuk generasi milenial atau keluarga baru. (*)