Berita Nasional Terkini
Anies Baswedan Surati Risma Soal Puluhan Ribu Data Ganda KPM di Jakarta, Mensos Kebingungan
Anies Baswedan surati Risma soal puluhan ribu data ganda KPM di Jakarta, Mensos kebingungan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah membagikan berbagai macam bantuan sosial di masa PPKM ini.
Salah satunya bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang dikelola Kementrian Sosial ( Kemensos).
Sementara itu, Pemprov DKI juga ingin membagikan bantuan sosial kepada warganya.
Namun, Pemprov DKI terkendala puluhan ribu data ganda KPM.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas menyurati Menteri Sosial ( Mensos) Tri Rismaharini.
Anies Baswedan meminta data KPM by nam by addres kepada Risma.
Baca juga: Revisi RPJMD, PDIP Bongkar 3 Janji Kampanye Anies Baswedan Gagal, Termasuk Dipromosikan Sandiaga Uno
Meski demikian, Risma mengaku kebingungan dengan permintaan Anies Baswedan tersebut.
Dilansir dari Kompas TV, Menteri Sosial ( Mensos) Tri Rismaharini menanggapi surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, soal data ganda Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) bantuan sosial Covid-19 di Ibu Kota.
Risma mengaku tidak tahu persis perihal surat yang dimaksud oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.
Namun, dia menyebut sempat ada masalah soal bansos Covid-19 di DKI, akan tetapi menurut penjelasnnya hal itu bukan soal data ganda penerima bansos.
"Saya tidak tahu persis soal surat dari (Gubernur) Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan (bansos) lewat bank," kata Risma dalam keterangan pers secara daring, Selasa (1/8/2021).
Mantan Wali Kota Surabaya mengaku, sebelumnya pihaknya juga telah berusaha untuk menawarkan ke bank DKI untuk menjadi penyalur bansos, namun, pihak bank menolak.
"Kemudian kita rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu yang lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa.
Karena harus membuat rekening baru, sehingga butuh satu sampai satu setengah bulan," jelasnya.
Kemudian, kata dia, Kementerian Sosial (Kemensos) sempat menawarkan bank lainnya sebagai pihak yang akan menyalurkan, namun hasilnya nihil.
