Tak Semua Anggota Pansus DPRD Balikpapan Sepakat BPJS Gratis, Politisi PKS Ini Ungkap Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggota Pansus RPJMD DPRD Balikpapan, Syukri Wahid mengusulkan perubahan program BPJS Gratis di Balikpapan.

Ia menyarankan agar perubahan program tersebut menjadi subsidi iuran BPJS kesehatan bagi peserta kelas tiga.

Hal itu berdasarkan pengalaman program Jamkesda di pemerintahan sebelumnya yang menggunakan metode subsidi.

Sebab itu, sejumlah anggota pansus pun menyampaikan pendapat belum sepakat dengan program penggratisan itu

“Kalau kami belum sepakat semuanya. Saya mengusulkan subsidi saja. Jamkesda saja dulu Rp 33 miliar sharing premi pesertanya," jelas Syukri.

Baca juga: Pansus DPRD Balikpapan Usul BPJS Gratis Ditinjau Ulang, Tunggakan Capai Rp 45 Miliar

Menurut Politisi PKS itu, usulan terhadap perubahan program akan tetap bertanggung jawab pada janji-janji Walikota.

Namun, hal tersebut akan sesuai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang dimiliki pemerintah kota.

"Jadi tetap tanggung jawab dengan janji-janji. Jangan lupa yang ikut kelas III itu dari penjual bakso sampai pengusaha,” kata Syukri.

Sebelumnya, Pansus RPJMD DPRD Balikpapan mengusulkan agar pemerintah kota meninjau ulang.

Salah satunya mengenai rencana realisasi program BPJS Kesehatan gratis kelas tiga bagi masyarakat di Balikpapan.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Program Pembayaran Iuran BPJS Gratis, Abdulloh: Pastikan Jangan Sampai Dobel

Syukri mengatakan, apabila anggaran BPJS gratis sudah ditetapkan maka wajib direalisasikan setiap tahunnya.

"Kalau pak wali tahun ini sudah anggarkan sekian. Jangan pernah tidak dianggarkan lagi tahun depannya. Akan jadi masalah," ujarnya.

Hal tersebut tentunya akan berdampak pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap pos anggaran lainnya saat program penggratisan ini jadi direalisasikan.

Politisi PKS itu menambahkan tugas pansus adalah melihat program dengan perspektif anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

"Covid-19 yang tidak ada RPJMD saja menyedot uang Rp 169 miliar. Itu tidak ada visi misi padahal," tandasnya. (*)