Refly Harun Buka Suara Tanggapi 'Jokowi 404: Not Found' Minta Pemerintah Jangan Hanya Mau Dipuji

TRIBUNKALTIM.CO - Para yang mengkritik pemerintah melakukan berbagai cara agar suara mereka didengar.

Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial.

Viral sejumlah karya seni mural yang mengkritik pemerintah.

Terakhir, mural bertuliskan 'Jokowi 404: Not Found' di Batucepet, Tangerang, juga viral di media sosial.

Belum lama viral, mural tersebut sudah dihapus polisi dan jajaran aparat terkait.

Mural Jokowi 404 Not Fount kini sudah ditutup dengan cat hitam.

Baca juga: Seni Mural Jokowi 404: Not Found Viral di Kota Tangerang, Polisi Buru Pelaku

Menanggapi ramainya seni mural sebagai media mengkritik pemerintah, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun buka suara.

Dalam kanal YouTube tvOneNews, Jumat (12/8/2021), Refly menyebut antara kritik dan pujian untuk pemerintah harus diterima secara seimbang.

Refly berharap pemerintah tak hanya menerima pujian.

"Antara kritik dan pujian itu nilainya sama," ucap Refly dilansir dari TribunWow.com dengan judul artikel Mural 'Jokowi 404: Not Found' Dihapus dan Pelaku Diburu, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau.

"Kritik harus diperlakukan sama dengan pujian."

"Jadi jangan sampai pemerintah dipuji mau, dikritik enggak mau."

Menurut Refly, semua warga berhak menyampaikan kritk kepada pemerintah secara lisan maupun tulisan.

Baca juga: Jokowi Beli Sepatu Baru Buatan UMKM Milik Greysia Polii, Pertanyaan Presiden terkait Harga

Yang menjadi masalah adalah jika mural tersebut digambarkan di lokasi yang memang dilarang.

"Itu kan soal substansinya, jadi kebebasan orang menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan," kata Refly.

"Kalau soal mural itu soal teknisnya, teknis itu bukan tekanan istana ya."

"Jadi teknisnya itu adalah apakah daerah tersebut dilarang untuk coret mencoret seperti itu."

"Atau sesungguhnya masih boleh membuat semacam mural itu. Ada juga soal paradigmanya yaitu pujian dan kritik itu sama nilainya," tukasnya.

Tanggapan Faldo Maldini

Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini angkat bicara terkait maraknya mural bernada kritikan yang muncul di berbagai daerah.

Mural-mural terkait kritikan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Sayangnya, beberapa mural yang sempat viral di media sosial kini tampak sudah dihapus.

Menanggapi hal tersebut, Faldo mengatakan bahwa itu bukan campur tangan pemerintah pusat.

Baca juga: Presiden Jokowi Digugat Pedagang Angkringan Soal PPKM ke PTUN, Istana Beri Respon Serius

Dalam dialog bersama Refly Harun di tvone, Faldo Maldini justru mengkritik balik para pembuat mural tersebut.

"Jadi kalau lapar kita beli makan. Bukan beli cat," kata Faldo dikutip TribunWow.com, Jumat (13/8/2021).

Terkait penghapusan sejumlah mural, Faldo menegaskan hal itu bukan berati pemerintah enggan dikritik.

Kritik tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam ruang demokrasi.

"Pak Presiden tidak pernah takut dibully atau dikata-katain, kita bisa list caci maki buat Presiden, King of lips service, PKI, Cina, lain-lain lah banyak banget. Tidak pernah marah," ujar Faldo.

"Ini adalah kemajuan di demokrasi kita dan ini perlu kita syukuri."

Namun, Faldo menegaskan bahwa gambar-gambar bermakna sindiran atau kritik itu semestinya dilukis pada tempat yang tepat.

Ia menegaskan, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tetsebut.

"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ujar Faldo.

"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya."

Mantan aktivis itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.

Terkait adanya penghapusan, Faldo sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.

Baca juga: Permintaan Maaf Juliari Salah Alamat, Seharusnya ke Rakyat Indonesia, Bukan ke Jokowi atau Megawati

Penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.

"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural," ucap Faldo.

"Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemrintah dulu."

"Apalagi ke pemerintah pusat untuk ngambil tindakan," sambungnya.

Contoh mural yang beredar di media sosial di antaranya adalah 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang, 'Jokowi 404: Not Found' di Jakarta, hingga mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Pasuruan Jawa Timur yang kini telah dihapus.

Polisi Buru Pelaku

Aparat kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus ini dengan memburu pembuat mural 'Jokowi 404: Not Found' di Batuceper.

Polisi berdalih didasari oleh pengertian bahwa presiden adalah lambang negara yang harus dihormati.

Setelah viral, mural itu sudah dihapus polisi dan jajaran aparat terkait.

Mural Jokowi 404 Not Found kini ditutup dengan cat warna hitam.

Polisi Buru Pembuat Mural, polisi terus melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran tersebut.

"Tetap diselidiki itu perbuatan siapa. Karena bagaimanapun itu kan lambang negara, harus dihormati," kata Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim, saat dihubungi wartawan, Jumat (13/8/2021) kemarin.

Rachim menambahkan, tindakan pembuatan mural itu dianggap melecehkan Presiden Jokowi.

Baca juga: Respon Isran Noor saat Kaltim Dapat Raport Merah dari Jokowi soal Penanganan Covid-19

Untuk itu, Rachim mengatakan pihaknya akan terus bergerak dalam mengungkap pelaku.

"Banyak yang tanya tindakan aparat apa? Presiden itu Panglima Tertinggi TNI-Polri, itu lambang negara. Kalau kita sebagai orang Indonesia mau pimpinan negara digituin? Jangan dari sisi yang lain kalau orang punya jiwa nasionalis," terang Rachim.

Hingga kini, kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota belum mengetahui siapa pembuat mural itu.

Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dan warga sekitar menyebut bahwa mural itu sudah ada sejak beberapa hari lalu.

"Sudah tiga atau empat hari lalu, ya. Jadi Kapolsek, dari pihak Kecamatan, terus Koramil sudah menghapus itu dengan mengecat warna hitam," tutur Rachim. (*)