Tagar Muralkan Indonesia Trending di Twitter, Buntut Kasus Mural Jokowi 404: Not Found Disetop?

"Bapak Presiden tidak berkenan bila kita responsif terhadap hal-hal seperti itu. Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kita dan jajaran, terutama dalam penerapan UU ITE," ujar Agus kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).

Atas arah itu, Agus mengingatkan jajarannya perihal pesan dari Kapolri agar bertindak persuasif dalam menangani perkara tersebut.

"Arahan Kapolri, Kabareskrim, Dirtipidsiber kepada jajaran selalu kita ingatkan, termasuk permasalahan mural yang dijadikan sarana kritik. Komplain saja kalau masih dilakukan," tuturnya.

Baca juga: REAKSI Istana Menyoal Mural Viral Mirip Jokowi 404 Not Found, Moeldoko Sebut Presiden Orangtua Kita

Agus menyebut sah-sah saja bila kritik dilayangkan kepada pemerintah atau presiden.

Namun, ia mengingatkan agar pesan yang disampaikan bukanlah fitnah yang memecah belah persatuan dan kesatuan serta menyerang pribadi.

Jika hal itu dilakukan, makan penebar pesan itu bisa dijerat hukum pidana.

"Kritis terhadap pemerintah saya rasa nggak ada persoalan boleh saja. Namun kalau fitnah, memecah belah persatuan dan kesatuan, intoleran ya pasti kita tindak karena melanggar hukum," tandasnya.

Aktivis HAM Sebut Harusnya Polisi yang Diperiksa

Sebelumnya, aktivis HAM Haris Azhar mengatakan polisi yang menghapus mural mirip Presiden Jokowi dengan tulisan 404: Not Found, seharusnya diperiksa. Bukan orang yang membuat mural tersebut.

Hal itu dikemukakan Haris Azhar menanggapi pernyataan Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini, pada acara Mata Najwa, Rabu (18/8/2021) malam.

Awalnya, Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menyebut banyak yang tidak paham beda antara lambang negara dan kepala negara.

"Kita tahu bahwa presiden adalah kepala negara, dia mewakili fungsinya seremonial dan simbolik. Nah, di simbolik ini kan sering terjadi ambigu," kata Faldo.

Baca juga: Di Mata Najwa, Haris Azhar ke Faldo Maldini: Polisi yang Hapus Mural Mirip Jokowi Harusnya Diperiksa

Mendengar pernyataan Faldo, Haris Azhar balik mencecar.

"Ambigu soal tafsir kepala negara sebagai simbol tidak membawa ketika kita mengritik presiden harus diproses polisi. Justru saya minta maaf di forum ini, saya mau bilang harusnya polisi yang menghapus gambar itu yang harus diperiksa. Mestinya Kantor Presiden telepon Kapolri minta diperiksa polisi itu. Itu membunuh kreatifitas anak muda," ungkap Haris Azhar.

Haris menyebut, menghapus karya itu sama dengan menghapus properti.