Berita Nasional Terkini
Jelang Kedatangan Jokowi, BEM Fisip Unmul Beri Rapor Merah Pemerintah Singgung Masalah Kriminalisasi
Presiden BEM Unmul Ikzan Nopardi mengatakan, ada beberapa catatan merah yang dilakukan di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Timur.
Jelang kedatangan orang nomor satu di Indonesia, masyarakat hingga mahasisa melakukan aksi unjuk rasa.
Termasuk BEM Fisip Universitas Mulawarman (Unmul) yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan flyover Jl Juanda kota Samarinda, Senin (23/8/2021) sore.
Mereka mengkritisi kedatangan Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/8/2021) hari ini.
Presiden BEM Unmul Ikzan Nopardi mengatakan, ada beberapa catatan merah yang dilakukan di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
Baca juga: Presiden Jokowi Bakal Lewati Jalur Macet di Kota Samarinda, Begini Kata Kasat Lantas
Salah satunya terkait kriminalisasi masyarakat adat di Long Bentuq, Kabupaten Kutai Timur.
Bahkan dalam setiap pidato kepresidenan jelang peringatan HUT Republik Indonesia, Joko Widodo selalu mengenakan busana adat tiap daerah di Indonesia.
Hal tersebut sebagai simbol bentuk kebanggaan atas keberagaman suku dan budaya di Indonesia.
Namun hal tersebut bertolak belakang ketika di lapangan.
Menurutnya banyak masyarakat adat yang menjadi korban represif dan kriminalisasi oleh aparat.
Kriminalisasi tersebut dirasakan oleh tiga tokoh Dayak Modang di kawasan desa tersebut.
Mereka ditahan atas dugaan pemortalan jalan perusahaan sawit yang ada di kawasan tersebut.
Baca juga: Kasatpol PP Samarinda Akui Penertiban Pasar Segiri karena Ada Hubungannya dengan Kedatangan Jokowi
Sebab masyarakat di sana mengklaim lahan sawit tersebut direbut paksa oleh perusahaan sawit.
"Bagaimana presiden kita bisa membanggakan masyarakat adat. Namun fakta yang terjadi masyarakat adat dikriminalisasi, hutan yang hilang akibat investasi. Salah satunya, masyarakat adat Long Bentuq di Kutai Timur," ucap Ikzan Nopardi.
Selain itu, beberapa rapor merah juga ditorehkan selama pemerintahan Joko Widodo.
Pemberantasan korupsi dianggap melemah di periode kedua Joko Widodo.
Hal ini berdasarkan survei dari indeks persepsi korupsi Indonesia dari Transparency International Indonesia menyebut naik dari 40 menjadi 37.
"Artinya komitmen pemberantasan korupsi tidak baik. Hal itu diperkuat dengan pelemahan KPK," ucapnya.
Kemudian berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2021 yang menempatkan Indonesia pada kategori demokrasi yang belum sempurna.
Dari EIU mencatat Indonesia berada di posisi 64, sedangkan jika dibandingkan pada 2016 yang berada di posisi 48 dalam hal indeks demokrasi global.
Baca juga: Jelang Kedatangan Jokowi ke Samarinda, Walikota Andi Harun Ajak Masyarakat Berprasangka Baik
"Kita melihat kepemimpinan Jokowi dari indeks demokrasi menurun ke peringkat 64 mulai represifitas, pembungkaman demokrasi hingga kebebasan berekspresi," ucapnya.
Kapolda Kaltim Gelar Apel Pasukan
Dalam menyambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ke wilayah Kalimantan Timur, melalui Kota Balikpapan, Kapolda Kaltim melaksanakan apel gelar pasukan, Senin (23/8/2021).
Giat apelnya sendiri dilangsungkan sekitar pukul 07.00 Wita pagi tadi di Gerbang Tol (GT) Manggar.
Di titik tersebut, Presiden Jokowi diagendakan akan meresmikan ruas tol yang menghubungkan Balikpapan dan Samarinda.
"Kita buktikan kepada Presiden, antara TNI Polri dan segenap unsur pemerintah daerah mampu memberikan jaminan untuk keamanan kegiatan beliau. Khususnya menyambut IKN di Kalimantan Timur," ujar Kapolda Kaltim, Irjen Pol Herry Rudolf melalui amanatnya.
Baca juga: RESMI Jokowi Umumkan PPKM Diperpanjang hingga 30 Agustus, Cek Daftar Daerah di Jawa yang Turun Level
Di samping itu, sambung Herry, kondusifitas yang dijaga selama kunjungan Presiden Jokowi, dalam hal ini keamanan bisa diterapkan oleh seluruh instansi, utamanya di Kota Balikpapan.
"Maka kegiatan pengamanan perencanaan yang cermat teliti, lewat apel ini untuk memantapkan persiapan kita operasi pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia," tegasnya.
Pantauan di lapangan, banyak instansi yang meliputi TNI Polri, dan beberapa instansi kebencanaan. Seperti BPBD Kota Balikpapan.
Di akhir amanatnya, Herry menyampaikan terimakasih terhadap seluruh personel yang hadir dalam apel gelar pasukan.
Baca juga: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Segera Diresmikan Jokowi, Fakta Ganti Rugi Lahan yang Belum Tuntas
Ia berharap, agar selama kunjungan kerja, pengamanan tetap terjaga.
"Dimana kelak diharapkan menimbulkan kesan baik bagi Presiden RI atas gerbang Kaltim, yaitu Balikpapan," tuturnya. (*)
