Pendemo yang Desak Anies Baswedan Batalkan Formula E Dibubarkan Polisi, Sindir 7 Fraksi di DPRD DKI

TRIBUNKALTIM.CO - Penolakan terhadap rencana gelaran balap mobil listrik Formula E di Jakarta makin meluas.

Sekelompok pengunjukrasa mendatangi Balaikota DKI dan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan Formula E.

Namun, menuntut Formula E dibatalkan langsung dibubarkan polisi.

Alasannya, unjuk rasa dilakukan di masa PPKM dan berpotensi menyebarkan Covid-19.

Sebelumnya, Fraksi PSI dan PDIP mengajukan Hak Interpelasi kepada Anies Baswedan untuk menjelaskan alasan ngotot menggelar Formula E.

Diketahui, Pemprov DKI menggelontorkan triliunan rupiah demi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula E di 2022.

Baca juga: Cuitan Terbaru Tsamara Amany, Sentil Anies Baswedan soal Formula E, Mengapa Takut Pak Gubernur?

Namun, 7 fraksi lainnya di DPRD DKI justru mendukung langkah Gubernur DKI Anies Baswedan menggelar Formula E.

Dilansir dari Wartakota.com dalam artikel berjudul PPKM Masih Berlaku, Polisi Bubarkan Demonstrasi Menolak Formula E di Balai Kota,  Kepolisian Sektor Gambir membubarkan demonstran yang berunjuk rasa di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/9/2021) siang.

Alasannya, saat ini DKI Jakarta masih berada dalam situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

“Massa dari manapun yang melaksanakan kerumunan di masa PPKM, akan kami bubarkan,” ujar Budi di Balai Kota DKI pada Jumat (3/9/2021).

Menurutnya, langkah ini dilakukan ini untuk menghindari adanya penyebaran Covid-19 yang terjadi di kalangan para demonstran.

Daripada berunjuk rasa yang menimbulkan kerumunan, Budi mengimbau massa untuk tetap berada di rumah demi menghindari penyebaran Covid-19.

“Ingat punya keluarga di rumah, anak-anak itu pada dipikirkan apa,” kata Budi kepada massa.

Budi lalu meminta kepada massa untuk menahan diri agar tidak berunjuk rasa.

Setelah pandemi selesai atau tingkat PPKM diturunkan, masyarakat dapat kembali berunjuk rasa.

“Tahan dulu, nanti selesai PPKM, Anda saya layani (berunjuk rasa),” imbuhnya.

Seperti diketahui, massa dari Aliansi Selamatkan Jakarta berunjuk rasa menolak ajang Formula E, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (3/9/2021) pukul 14.00.

Dalam aksinya, mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan ajang balap Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.

Setibanya di kantor Anies, mereka langsung memakirkan kendaraannya di bahu jalan.

Baca juga: Tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta Tolak Interpelasi PDIP dan PSI Soal Formula E Proyek Anies Baswedan

Dengan sigap mereka langsung membentangkan spanduk hitam bertuliskan ‘Tolak dan Batalkan Formula E’.

Beberapa demonstran juga ada mengangkat poster berisi sindirian kepada tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mendukung langkah Anies.

Menariknya, latar belakang dari tulisn di poster itu adalah pimpinan tujuh fraksi yang sedang foto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai makan malam di rumah dinasnya, Kamis (26/8/2021) lalu.

“Ajang Formula E merugikan warga DKI Jakarta, tetapi menguntungkan tujuh fraksi DPRD DKI.

Tidak ada makan malam yang gratis,” demikian tulisan dari poster salah satu demonstran.

Respon Wagub DKI

Dilansir dari Kompas.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap anggota DPRD DKI Jakarta tidak menggunakan hak interpelasi terkait program Formula E.

Menurut dia, masalah rencana penyelenggaraan Formula E 2022 bisa dibahas dalam forum selain hak interpelasi.

"Saya menyarankan sejauh masih bisa didiskusikan, dimusyawarahkan, didialogkan, dibahas bersama dalam forum-forum rapat.

Saya kira bisa dibahas tidak mesti harus melalui interpelasi," kata Riza dalam rekaman suara, Kamis (19/8/2021).

Ahmad Riza Patria mengatakan, program Formula E sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pemprov DKI Jakarta dan merupakan program yang sudah lama dicanangkan.

Baca juga: Politikus PSI dan PDIP Paksa Anies Baswedan Bongkar Pentingnya Formula E Via Hak Interpelasi

Namun program tersebut tertunda karena pandemi Covid-19 dan kemungkinan dilanjutkan di tahun 2022.

"Kita tunggu saja nanti Insya Allah dapat dilaksanakan dengan baik dan akan menjadi kebanggaan kita sebagai Ibu Kota Jakarta sebagai bangsa Indonesia kita bisa menyelenggarakan event internasional," kata Riza.

PDIP Minta Anies Baswedan Tak Perlu Takut

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak khawatir pengajuan hak interpelasi terkait Formula E.

Gembong mengatakan, interpelasi merupakan itikad baik dari anggota Dewan untuk mempertanyakan secara objektif program yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

"Itikad kita baik, bukan soal suka nggak suka, tetapi kita ingin mencoba meluruskan yang bengkok.

Supaya objektif Interpelasi ini kita gunakan untuk meminta keterangan secara objektif kepada Gubernur," tutur Gembong.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, anggota Dewan ingin mendengar penjelasan langsung dari orang nomor 1 di DKI terkait rencana penyelenggaraan Formula E di tahun 2022.

"Daripada kita tanya bawahannya kan lebih baik kita tanya langsung.

Kan jauh lebih objektif.

Nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja karena melekat hak yang dimiliki Dewan untuk bertanya.

Jadi menanggapinya biasa saja, wong hak anggota Dewan kok," ucap Gembong.

Sampai dengan hari ini, baru ada 13 Anggota DPRD DKI Jakarta yang membubuhkan tandatangan untuk pengajuan hak interpelasi.

Lima orang di antaranya merupakan anggota Fraksi PDI-P dan delapan orang sisanya merupakan anggota Fraksi PSI.
Fraksi PDIP berharap Senin pekan depan, usulan tersebut bisa diserahkan ke pimpinan DPRD DKI untuk diproses.

Gembong mengatakan, tim inisiator hak interpelasi Formula E yang terdiri dari lima anggota Fraksi PDI Perjuangan sedang melakukan lobi ke fraksi-fraksi lain untuk ikut bergabung.

Dia optimistis ada kemajuan dari lobi-lobi yang dilakukan oleh tim inisiator sehingga hak interpelasi bisa digulirkan.

"Nanti katakanlah 5 orang ini bergerilya mendapatkan 5 orang lagi (dari fraksi lain) jadi 10, nanti kita timpa 25 kan sudah selesai," tutur Gembong.

Gembong mengatakan, anggota Fraksi PDIP yang lain siap mendukung langkah interpelasi tersebut jika beberapa fraksi ikut bergabung.

Baca juga: Live Streaming Mata Najwa Malam Ini, Soroti Formula E Gawean Anies Baswedan dan Baju Dinas DPRD

Dia menyebut Fraksi PDIP tidak ingin mengajukan interpelasi jika hanya menggunakan syarat minimal 15 anggota Dewan dengan minimal dua fraksi.

Pihaknya ingin menggalang dukungan fraksi lain.

"Itu kan persyaratan minimal kan, kita nggak mau persyaratan minimal.

Nggak mau dong persyaratan minimal, nanti kalau persyaratan minimal ujungnya malah dibantai ngapain?

Kita tidak mau menggunakan persyaratan minimal, minimal dua fraksi.

Kita nggak mau," tutur dia. (*)