Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Jabar Peringkat 1 Penyumbang Kasus Korupsi, Ketua KPK Ingatkan Anggota DPRD soal Titik Paling Rawan

Ketua KPJK Firli Bahuri mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang kasus korupsi terbanyak di Indonesia.

Editor: Doan Pardede
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang kasus korupsi terbanyak di Indonesia. 

TRIBUNKALTIM.CO - Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang kasus korupsi terbanyak di Indonesia.

Hal ini diungkapkan langsung  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9/2021).

Firli Bahuri mengungkapkan, berdasakan data korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, terdapat 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi.

Dari data tersebut, Firli Bahuri menyebut provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang terbanyak kasus korupsi.

Baca juga: Akun Medsos Diduga Milik Tersangka Korupsi Budhi Sarwono Buat Postingan, KPK tak Tinggal Diam

Baca juga: Spanduk Terima Kasih KPK Muncul di Banjarnegara, Usai Bupati Budhi Sarwono Jadi Tersangka Korupsi

Baca juga: Rita Widyasari Terseret Dugaan Suap Mantan Penyidik KPK, Ini Deretan Kasus Mantan Bupati Kukar

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” katanya, seperti dilansir Tribunnews.com dengan judul Ketua KPK Sebut Jawa Barat Peringkat Satu Penyumbang Kasus Korupsi Terbanyak.

Firli mengingatkan kepada seluruh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi.

Ia juga meminta kepada anggota dewan yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.

“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” ujar Firli.

Lebih lanjut, Firli menyampaikan bahwa modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

Baca juga: Ditunjuk KPK Jadi Narasumber, Ganjar Beberkan Proses Menjadikan Jateng Terbaik Dalam Pelaporan LHKPN

Dalam kesempatan tersebut, Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved