Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam Beber 2 Opsi yang Bisa Ditempuh Warga RT 37 Manggar

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Tol Balsam, Rabiyatul Adawiyah.

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Pertemuan antara perwakilan warga, pengacara, serta instansi terkait guna menyelesaikan masalah lahan di kantor Pemkot Balikpapan, Kamis (8/9/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Tol Balsam, Rabiyatul Adawiyah, membeberkan kendala.

Mengenai permasalahan ganti rugi lahan warga RT 37 kelurahan Manggar yang tak kunjung tuntas.

Saat ditemui TribunKaltim.co di kantor pemerintah Kota Balikpapan, ia mengatakan, kendala utama ialah tumpang tindih sertifikat lahan.

Masalah ini, kata dia, sudah dikonsinyasi sejak tahun 2018. Masalah uang ganti rugi lahan pun sudah dititipkan di pengadilan.

Baca juga: Tarif Tol Balsam Balikpapan-Samarinda Dinilai Tinggi, HIPMI Kaltim Nilai Itu Masuk Akal

Baca juga: Pastikan Informasi Seputar Tarif Tol Balsam Tersebar, PT JBS Gencar Sosialisasi Lewat Beragam Media

Baca juga: Jalan Tol Balsam Sepanjang 97,27 Kilometer, Balikpapan - Samarinda Bisa Ditempuh Maksimal 1,5 Jam

"Sebenarnya untuk mereka, ada dua jalan. Satu gugatan, kedua dengan kesepakatan damai," ujar wanita yang akrab disapa Adaw itu.

Masalah lahan di Kalimantan Timur, terutama di Kota Balikpapan, lanjutnya, banyak yang mengalami over lap.

Ia menerangkan, sampai saat ini kasus lahan warga yang belum terbayarkan pun masih akan berproses.

Adaw menyebut Pemkot Balikpapan akan terlibat dalam proses penunjukkan dan batas tanah antara Balikpapan Utara dan Timur.

Baca juga: Tol Balsam Balikpapan Samarinda Muncul, Berpotensi Tumbuh Pabrik-pabrik Industri Baru

Namun demikian, Pemkot Balikpapan melalui Asisten 1 Pemkot Balikpapan Syaiful Bahri menyebut kasus ini sudah masuk ranah PUPR.

Sehingga peran pemerintah Kota Balikpapan hanya sebatas memfasilitasi penyelesaian masalah saja.

"Maksud saya, ranah PUPR menyiapkan datanya saja. Nanti penunjukkan wilayah, jika selama ini ada pemekaran, itu kan dari Pemkot Balikpapan," jelas Adaw.

Ia mengatakan dokumen untuk kebutuhan tersebut juga akan diselesaikan dalam waktu dekat.

"Insyallah, Rabu minggu depan sudah kami siapkan dokumennya," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved