Breaking News:

Berita Paser Terkini

Setelah Puluhan Tahun Sengketa, Kini Pemkab Paser Siap Bayar Ganti Rugi Lahan SMK 3 Tanah Grogot

Kejadian bermula pada tahun 2007, Pemprov Kaltim bersama Pemkab Paser melaksanakan pembangunan di atas lahan seluas 3 hektare.

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser, Fachruddin Cholik, menjelaskan penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan SMK 3 Tanah Grogot kepada ahli waris. Selasa (14/9/2021). TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Sengketa lahan SMK 3 Tanah Grogot mulai temui titik terang.

Kejadian bermula pada tahun 2007, Pemprov Kaltim bersama Pemkab Paser melaksanakan pembangunan di atas lahan seluas 3 hektare.

Pada mulanya sudah terjadi kesepakatan dengan pemilik lahan atau ahli waris dengan nominal Rp 2,5 miliar yang dibayarkan.

Namun di tengah perjalanan, ahli waris lainnya tidak terima dan akhirnya menempuh melalui jalur peradilan.

"Rencanaya dari pihak pengadilan negeri akan mempertemukan pihak pemerintah Kabupaten Paser dengan ahli waris," kata Fachruddin Cholik, Kabid Pertanahan, pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser. Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Nilai Ganti Rugi Lahan SMK Negeri 3 Tanah Grogot Rp, 15 Miliar, Belum Denda Rp 150 Juta/Bulan

Baca juga: Sidang Perkara Sengketa Lahan SMKN 3 Tanah Grogot di PTUN Samarinda, Bukan di PN Tanah Grogot

Baca juga: Penerima Hibah Tidak Merasa Menjual, Tanah dan Bangunannya Seperti Ikut Dieksekusi PN Tanah Grogot

Dengan tujuan membuat kesepakatan baru terkait dengan ahli waris yang dikuasakan untuk menerima pembayaran.

Kemudian kesepakatan itu sebagai bahan proses pembayaran dan penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

Alasan dari pembaruan kesepakatan tersebut dikarenakan adanya data baru yang keluar.

"Pada saat pertemuan, ada beberapa data baru yang keluar, yaitu adanya 1 sertifikat yang ternyata atas nama salah satu ahli waris dan itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk pembaruan kesepakatan," jelasnya

Begitupun kaitannya dengan proses penganggaran pada pembayaran yang akan diberikan kepada ahli waris.

Baca juga: Eksekusi Tanah Bangunan di Jl Hasanuddin Tanah Grogot Dilawan Ahli Waris, Kuasa Hukum Buat Laporan

"Karena pada kesepakatan lama tidak menyebutkan nilai, nah di kesepakatan yang baru ini menyebutkan nilai berapa uang yang harus disediakan di APBD," sambung Cholik.

Besaran ganti rugi yang akan dibayarkan kepada ahli waris yaitu Rp16,2 Miliar lebih yang tidak diselesaikan secara tunai (Cicil).

Ditargetkan, hingga 3 tahun ke depan pelunasan dari pembayaran ganti rugi tersebut dapat diselesaikan.

"Jadi proses pembayaran dicicil pertahunnya, untuk tahun ini teranggarkan Rp 5,5 miliar, dengan rincian di APBD murni Rp 3 miliar dan direncanakan di APBD perubahan mendapat tambahan Rp 2,5 miliar," urainya.

Hal serupa juga diberlakukan untuk tahun 2022 mendatang, untuk sisa pembayaran diharapkan dapat terselesaikan di tahun 2023 mendatang.

"Jadi 3 tahun, diharapkan bisa selesai untuk pembayaran lahan di SMK 3," ujar Kabid Pertanahan Paser.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) telah menerbitkan advice untuk Pemerintah Daerah agar melakukan pembayaran ke ahli waris.

Bertujuan untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Kabupaten Paser terhadap putusan yang telah inkrah.

"Disebutkan, Pemerintah harus membayar itu sebagai upaya menjaga kewibawaan Pemkab Paser untuk melaksanakan putusan pengadilan ataupun hasil kesepakatan antara pemkab dengan ahli waris," pungkas Fachruddin Cholik. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved