Kepala BKPSDM Nunukan Setuju PNS Bolos Kerja Dikenakan Sanksi Pemecatan

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kaharuddin Tokkong menanggapi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah ditandatangani Presiden Jokowi

Dikutip dari Tribunews.com, aturan tersebut tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan Jokowi pada 31 Agustus 2021.

Aturan baru itu menggantikan aturan sebelumnya yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP baru itu, tak sedikit perubahan soal sanksi yang diberikan pada PNS jika melanggar kewajibannya sebagai abdi negara.

Seperti pada PP Nomor 53 Tahun 2010 sebelumnya, PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja dan tak masuk tanpa alasan sah dalam kurun waktu tertentu, akan mengalami penundaan gaji berkala.

Penundaan tersebut tergantung pada jumlah hari PNS tak masuk kerja tanpa alasan sah.

Baca juga: PNS Bolos atau Tak Netral dalam Pemilu Bisa Dipecat, Jokowi Teken PP Baru Soal ASN

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Yakin, 170 PNS Purnatugas Bisa Kembangkan Wirausaha

Baca juga: Masuki Purnatugas, 170 PNS di Pemkot Samarinda Ikuti Pelatihan Kewirausahaan

Sementara pada aturan baru, PNS akan dipotong tunjangan kinerjanya sebesar 25 persen, bila terbukti melanggar ketentuan jam masuk kerja.

Kemudian, pada aturan lama, PNS akan diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat jika tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 46 hari kerja atau lebih.

Pada aturan baru, PNS akan dipecat jika tidak masuk tanpa alasan sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Mendengar itu, Kepala BKPSDM Nunukan, Kaharuddin Tokkong, mengatakan dirinya sepakat bila aturan disiplin PNS diperketat lagi.

Namun, di sisi lain, Kaharuddin menganggap PP Nomor 53 Tahun 2010 sudah cukup ketat mengatur kedisplinan PNS.

"Saya pikir bagus kalau aturan mengenai disiplin pegawai diperketat. Bisa saja PP yang baru itu lahir karena PP 53 tahun 2010 dianggap belum kuat. Padahal menurut saya PP sebelumnya sudah cukup kuat," kata Kaharuddin Tokkong kepada TribunKaltim.Co, Rabu (15/09/2021), pukul 14.30 Wita.

"Pada PP sebelumnya, begitu pegawai tidak masuk kantor tanpa keterangan, misalnya tujuh hari dapat dikenakan hukuman ringan berupa teguran lisan tapi dibuat tertulis," tambahnya.

Selain itu kata Kaharuddin, pada PP sebelumnya mengatur selain hukuman ringan, juga sedang hingga berat tergantung jenis pelanggarannya.

"Hukuman sedang seperti menunda kenaikan pangkat, menurunkan pangkat satu tingkat atau gaji berkala kita tunda. Kalau sudah berat ya menurunkan pangkat tiga tahun atau menunda kenaikan pangkat selama tiga tahun," ucapnya.

Bahkan, lebih hukuman berat lainnya yang dapat diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin yakni menonjobkan atau memberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

Namun, ia beberkan tahun 2021 di Nunukan belum ada pemberhentian pegawai.

Baca juga: INFO CPNS Kaltim: Simak Nasib Peserta Tes SKD CPNS 2021 Balikpapan Bila Terkonfirmasi Positif Corona

"Paling banyak yang sudah kita lakukan berhentikan tidak dengan hormat. Tapi aturan itu ada proses penegakkannya. Tanun ini ada hukuman yang kami berikan kepada pegawai yakni menurunkan pangkat satu tahun. Kalau tahun lalu paling banyak kami berhentikan dengan tidak hormat karena kasus narkoba," ujarnya.

Menurutnya, ketidakdisplinan PNS mulai terasa selama pandemi Covid-19, lantaran diberlakukannya sistem WFH dan WFO.

"Gegara pandemi Covid-19 banyak juga pegawai jadi tidak disiplin. Sistem WFH, 25 persen yang masuk kerja setiap hari, kalau eselon dua masuk terus. Nah, begitu WFO, karena sudah terbiasa di WFH jadi kadang lupa kalau mereka harus WFO," tuturnya.

Ia juga turut mengomentari terkait pasal dalam PP yang baru diteken Jokowi itu. Bahwa, PNS akan dipecat jika tidak masuk tanpa alasan sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

"Kalau 10 hari tidak hadir karena ada musibah, lalu tidak bisa melapor itu gimana? Makanya saya bilang ada prosesnya. Kalau di kantor BKD ini saya jamin tidak ada pegawai yang tidak disiplin. Saya komitmen jaga kedisplinan mereka. Saya keluarkan 'tendangan pinalti ' kalau macam-macam," ungkapnya.

Aturan disiplin PNS ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Agusutus 2021. (*)