Merger Pelindo, tak Pengaruhi Rencana Perpanjangan Dermaga Pelabuhan Malundung Tarakan

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN – Di momen “Temu Media” yang digelar di Kantor Pusat PT Pelindo IV di Makassar, Selasa (14/9/2021) kemarin, Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi menyampaikan terkait rencana pemerintah segera mewujudkan penggabungan atau merger empat BUMN Pelabuhan yaitu PT Pelindo I-IV Persero pada tanggal 1 Oktober 2021.

“Temu Media” itu juga dihadiri virtual dari berbagai media di seluruh Indonesi khususnya di wilayah Timur Indonesia. Salah satunya Kaltara. Dalam kesempatan itu juga perwakilan TribunKaltara.com mempertanyakan kebijakan Pelindo pasca dilakukan merger.

Sebelumnya, Kepala Pelindo IV Cabang Tarakan, Darwis mengungkapkan rencana pembangunan perpanjangan dermaga ke arah kiri untuk mengurai antrean kapal barang dan kapal penumpang yang selama ini berada dalam satu gate.

Perpanjangan dermaga Pelabuhan Malundung sepanjang 220 meter ini nantinya akan dibuatkan gate khusus bongkar muat peti kemas dan gate khusus penumpang kapal.

Baca juga: Pelindo Bentuk Empat Klaster Bisnis, Serap Lebih Banyak Tenaga Kerja di Tarakan

Baca juga: Dukung Integrasi Pelabuhan, Mulai 1 Oktober Pemerintah Merger Pelindo I, II, III dan IV

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Sebut Kerja Sama Pemkot dan PT Pelindo Mampu Dorong Peningkatan PAD

Ditegaskan Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi, terkait merger sama sekali tak mempengaruhi rencana-rencana program kerja yang sudah dibuat oleh Pelindo saat ini.

Termasuk pula rencana perpanjangan dermaga Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan.

“Mengenai rencana perpanjangan taka da pengaruh dengan merger yang dilakukan. Adanya penggabungan ini tidak ada mengubah kegiatan-kegiatan investasi yang sudah dianggarkan sebelumnya,” beber Prasetyadi.

Artinya, pembangunan itu nanti tetap akan berjalan walaupun nantinya berbeda ‘baju’. Jika sebelumnya ditangani Pelindo IV Cabang Tarakan, dan nanti akan ditangani Pelindo induk.

“Tetap programnya berjalan. Karena itu sudah jadi komitmen Pelindo I-IV bahwa program yang sudah disetujui pemegang saham akan tetap berlanjut saat ini,” tegasnya.

Selanjutnya persoalan biaya bongkar muat dengan adanya penggabungan ia menjamin tak akan ada kenaikan biaya.

“Jadi sudah ada ketetapan atau mekanisme yang ditentukan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Walaupun digabung pun tetap biaya bongkar muat tetap sama,” ujarnya.

Sepanjang lanjutnya, tidak ada putusan atau perubahan kebijakan oleh Kementerian Perhubungan.
Sebelumnya ia menyampaikan, setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Dalam dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pemahaman lebih luas kepada masyarakat, dalam hal ini media sangat berperan dalam menyebarluaskan informasi yang tepat.

Ia menambahkan, saat ini biaya logistik nasional masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain yakni sekitar 23 persen dari total Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Hal itu disebabkan oleh operasi dan infrastruktur pelabuhan yang belum optimal.

“Dengan kondisi tersebut, pemerintah akan melakukan Integrasi Pelindo untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan, layanan logistik yang terintegrasi, serta meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN Layanan Pelabuhan melalui keunggulan operasional serta komersial dan keuangan,” jelasnya.

Baca juga: Kembangkan Sektor Pelabuhan di Palaran, Pelindo IV Siap Bersinergi dengan Pemkot Samarinda