Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Sampaikan Enam Alasan Komprehensif Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021

Penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, merupakan kerangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Kubar
Sekretaris Kabupaten Kubar Ayonius saat mengikuti rapat paripurna II masa sidang III tahun 2021 di ruang kerja rumah jabatan sekretaris daerah, Selasa (14/9/2021) siang. 

TRIBUNKALTIM.CO - Penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, merupakan kerangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat, yang tertuang dalam perubahan RAPBD Kubar TA 2021 yang disampaikan Sekretaris Kabupaten Ayonius, S.Pd., M.M. saat rapat paripurna II masa sidang III tahun 2021 di ruang kerja rumah jabatan sekretaris daerah, Selasa (14/9/2021) siang.

Lebih lanjut dalam sambutan tertulis, Bupati FX Yapan yang dibacakan Sekretaris Kabupaten Ayonius, S.Pd., M.M. menjelaskan, rancangan perubahan APBD hakikatnya adalah perubahan target pencapain kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah, perubahan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai dasar penyusunan dalam rangka perubahan struktur APBD maupun prioritas program serta plafon anggaran menurut urusan pemerintah.

Baca juga: Lima Fraksi DPRD Dukung Perubahan APBD 2021

Bupati juga menuturkan, perubahan dijabarkan ke dalam perubahan rencana kerja anggaran perubahan (RKA-P) pada masing-masing perangkat daerah, dengan mengacu kepada kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) perubahan APBD dan prioritas program dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD TA 2021 yang telah ditetapkan dan ditandatangani bersama dalam nota kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD pada 31 Agustus 2021.

Selanjutnya bupati memberikan penjelasan rencana perubahan APBD TA 2021 secara komprehensif dan sistematis, maka secara garis besar diuraikan dalam enam bagian penting.

Pertama, evaluasi terhadap pelaksanaan pada belanja APBD TA 2021 keadaan sampai dengan akhir Juli 2021.

Kedua adalah proyeksi penerimaan daerah TA 2021 dan perkiraan penerimaan sampai dengan Desember 2021.

Ketiga, analisis terhadap penerimaan tersebut meliputi bagian penerimaan yang secara realistis dan optimis dapat dicapai sampai dengan Desember 2021.

Keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021.

Kelima, Keputusan Bupati Kubar Nomor 800.05.027/K.855/2021 tentang Pembayaran utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga tahun 2020.

Selanjutnya adalah kriteria yang dapat dipakai untuk menilai program dan kegiatan-kegiatan prioritas dan urgen yang perlu dibiayai sampai dengan akhir tahun 2021.

Baca juga: Kubar Harus Memulai Gerakan Pembayaran Nontunai

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menguraikan perubahan penerimaan pendapatan daerah dalam perubahan APBD TA 2021 yang komponennya didominasi oleh dana perimbangan, yaitu dari sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dan lain-lain pendapatan yang sah.

Rencana pendapatan daerah pada anggaran Murni TA 2021 ditargetkan sebesar Rp 2,165 triliun dan pada perubahan APBD TA 2021 diproyeksikan sebesar Rp 2,247 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 81,746 miliar atau 3,78 persen. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved