Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Bantah Dugaan Adanya Transaksi dalam Proyek RS Korpri

Publik di jagad media sosial mempertanyakan proyek pembangunan RS Korpri di Kompleks Sempaja. Salah satunya akun Facebook bernama Ridwan Ray. Dalam p

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Lahan pembangunan proyek RS Korpri di kawasan GOR Sempaja Jl. Wahid Hasyim Kota Samarinda beberapa waktu lalu. Pembangunan RS Korpri memakan biaya Rp 46 miliar. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

Ia pun mewanti-wanti proyek tersebut harus diselesaikan akhir tahun.

Sebab ia khawatir dengan kondisi cuaca tersebut justru proyek tersebut tersendat.

Jika tidak diselesaikan sampai akhir tahun maka akan dikenakan denda sampai pembangunan usai.

"Itu dia Minggu ke depan insya Allah selesai pancangan. Cuman progres terbentur cuaca, jadi menurut saya progres ini tertunda, tidak diselesaikan dengan baik. Tidak sampai finish. itukan kalau seandainya tidak selesai ada dipergunakan pergub 71 tapi kena denda," ucap H. Baba

Sementara itu pembahasan tersebut bertolak belakang dengan anggota Komisi III lainnya.

Anggota Komisi III Muhammad Adam mengatakan tidak pernah pembahasan tersebut antara TAPD Pemprov dengan Banggar DPRD Kaltim saat membahas APBD tahun 2021.

"Proyek itu dibahas 2020 ternyata DED sudah dianggarkan 2020. Saya di Komisi III tidak pernah diskusi," ucapnya.

Ia mengatakan, pembahasan tersebut harus dihadiri seluruh anggota Komisi III.

Bahkan tidak boleh sekalipun pucuk pimpinan komisi membahas terpisah beberapa proyek dengan pemerintah Provinsi Kaltim.

"Enggak boleh collective collegial, tidak boleh pimpinan. Pembahasan itu seluruh PUPR dengan Komisi III itu tidak sama sekali (dilakukan)," ucapnya.

Baca juga: Proyek RS Korpri Sempaja Dituding sebagai Program Hantu, Komisi III DPRD Kaltim akan Panggil PUPR

Tidak hanya RS Korpri, pembangunan gedung BPKAD dan Inspektorat pun juga tidak ada pembahasan dalam rapat komisi.

Bahkan ia mengklaim Pemerintah seolah-olah tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi.

Sebaiknya pemerintah harus fokus terhadap penanganan Covid-19.

Jangan sampai di tengah pandemi pemerintah membangun infrastruktur yang dirasakan masih bisa ditunda. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved