Songsong Ibu Kota Negara, Komisi X DPR RI Minta SDM Guru Ditingkatkan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Para kepala sekolah (Kepsek) tingkat SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur mengikuti workshop Pendidikan.

Acara itu mengangkat tema optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun non fisik (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan yang diinisiasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Kegiatan workshop tersebut dilaksanakan pada Senin, (20/9/2021) di Hotel Aston Samarinda.

Dalam kegiatan itu, turut pula hadir Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemendikbud RI Mulyatsyah serta Sekretaris Disdikbud Kukar, Maria Ester.

Baca juga: Jelang Kaltim akan Dinobatkan jadi Ibu Kota Negara, BNPT Beber Situasi Kondusif

Baca juga: Ibu Kota Negara Bakal di Kaltim, BNPT Ingatkan Kewaspadaan pada Pola Pikir Terorisme

Baca juga: KABAR GEMBIRA! Inilah Infrastruktur Ibu Kota Negara di Kaltim yang Ditargetkan Sudah Rampung di 2024

Dalam kegiatan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, tantangan masa depan menjelang Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur cukup besar, terutama dalam bidang pendidikan.

Sumber Daya Manusia (SDM) para tenaga didik atau guru harus lebih ditingkatkan.

“Jadi kita harus genjot, dari sumber dana manapun kita harus usahakan demi Kukar.Kita juga merasakan makin lama APBD kita semakin lama tidak memadai, apalagi dibanding dengan keluasan wilayah Kukar,” ujarnya.

Salah satunya ucap Hetifah, sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ia menjelaskan, dalam mengelola anggaran juga dirinya mengingatkan harus mengetahui tata caranya, seperti serapannya harus bagus dan mampu membuat proposal kegiatan yang baik.

Seperti contoh, ada beberapa SMP yang mestinya memiliki sekolah baru, tapi tidak gol.

"Makanya, yang seperti itu harus kita kawal. Mungkin masih ada yang kurang lengkap datanya, atau tanahnyayang masih belum beres,” ungkapnya.

Baca juga: NEWS VIDEO Butuh Waktu 15-20 Tahun Pemindahan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur

Sementara itu kata Hetifah, terkait dana BOS, saat ini kepala sekolah diberi kewenangan penuh 100 persen untuk menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan sekolah.

“Kalau dulu kan masih ada batasan, untuk gaji honor sekian, untuk buku sekian. Dulu ada pagu-pagunya,” kata dia.

Namun ucap dia, dengan kepercayaan tersebut, dirinya menginatkan kepala sekolah tetap harus hati-hati dalam menggunakan dana BOS tersebut.

“Apalagi penghitungan BOS saat ini mengalami peningkatan, di Kukar juga ada peningkatan,” ucapnya.

Baca juga: JOKOWI Pastikan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Berjalan, Terungkap Waktu yang Dibutuhkan