Berita Kaltim Terkini

Pemkab Kutim Dilaporkan Masyarakat Karena Diduga tak Transparan Soal Keterbukaan Informasi

Kelompok Masyarakat Kutai Timur dan Pemkab Kutim menghadiri sidang mediasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Rabu (22/9/2021)

TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Pemkab Kutim Soleh Abidin. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Kelompok Masyarakat Kutai Timur dan Pemkab Kutim menghadiri sidang mediasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Rabu (22/9/2021).

Sidang tersebut berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan pemerintah tidak memberikan laporan informasi APBD tahun 2018-2020.

Pemerintah Kutim mengatakan tidak serta merta langsung memberikan informasi kepada masyarakat.

Meskipun masyarakat bisa langsung meminta ke pihak PPID.

"Seharusnya kan ketika meminta informasi harus mendaftar dulu, ada prosesnya nah tidak serta merta dari pemerintah itu langsung memberikan. Prosesnya seperti itu," ucap Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Pemkab Kutim Soleh Abidin

Ia pun mengakui setelah sidang mediasi ini akan Kordinasi dengan pucuk pimpinan Kabupaten Kutai Timur.

Baca juga: KI Kaltim Putuskan Pemkab Segera Berikan Informasi Soal APBD Kutim 2018-2020 yang Diminta Warga

Baca juga: Ketua BNNP Kaltim Brigjen Pol Wisnu Andayana Ini Bentuk Program Desa Bersinar di Kukar

Baca juga: Peringati HUT Ke-66 Lalulintas, Ditlantas Polda Kaltim Gelar Syukuran Sederhana

Sehingga nantinya pemerintah dapat memberikan informasi tersebut ke masyarakat terkait APBD tahun 2018-2020.

"Nanti setelah putusan ini, akan berkoordinasi dengan pimpinan bupati, wakil bupati, dan sekkab.

Meminta apa yang menjadi isi putusan itu, yang tertuang dalam putusan, dan menyiapkan berkasnya. Saya tidak mengikuti secara detail, saya kuasa institusi. Saya cuma dikuasakan," ucapnya.

Sementara itu perwakilan Kelompok masyarakat Syahrizal mengatakan laporan ini berawal dari permintaan pihaknya kepada PPID Pemkab Kutim pada bulan Maret 2021.

Namun selama beberapa bulan permintaan dari yang bersangkutan tidak direspon. Sehingga ia melaporkan hal tersebut ke Komisi Informasi.

Mereka melakukan sidang pertama pada tanggal 30 Juni 2021.

Baca juga: Pelantikan Pengprov TI Kaltim, Ketua KONI Kaltim Sebut Taekwondo Harus Berprestasi

"Hadir Pemkab asisten 1 dari Bagian Hukum pak Bayu PPID pusat Kominfo pak Tri. Sidang pertama menyampaikan menolak itu tidak dipublikasikan mereka bilangnya sudah dipublikasikan tidak ada ia memperlihatkan di website tidak memperlihatkan APBD Kutim," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved