DPRD Nunukan Minta Pemkab Lunasi Hutang, Wabup Hanafiah: Itu Bukan Disengaja

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - DPRD Nunukan, minta pemerintah daerah (Pemda) lunasi hutang daerah, Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah beri jawaban menohok.

Sebelumnya, DPRD Nunukan melalui fraksinya memberikan catatan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat Paripurna, Selasa (28/9/2021) siang.

Dari lima fraksi sebagian besar memberikan catatan kepada Pemda untuk segera melunasi hutangnya.

Adapun lima fraksi di DPRD Nunukan yang menyampaikan pandangan umumnya.

Baca juga: DPRD Nunukan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, Beri Pemda 3 Catatan

Baca juga: Fraksi di DPRD Nunukan Beri Catatan soal Ranperda tentang Perubahan APBD 2021

Baca juga: Spesialnya Rapat Paripurna di DPRD Nunukan, Tutup Pandangan Fraksi Pakai Pantun

Yakni Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerakan Karya Pembangunan (GKP), dan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional.

"Perlu kita pahami, hutang tidak datang begitu saja. Ada Kepres yang menentukan bahwa Nunukan akan memperoleh Dana Transfer Umum (DTU) dari pusat," tuturnya.

Tapi pada tahun berjalan, target misalnya Rp 10 miliar.

"Tidak serta merta dapat segitu bisa saja turun jadi Rp 8 miliar," kata Hanafiah kepada TribunKaltara.com.

Baca juga: Angka Kemiskinan Naik 6,36 Persen, Anggota DPRD Nunukan Sebut Pemkab Kurang Update Data Warga Miskin

Lanjut Hanafiah,"Ketika situasinya demikian, praktis kemampuan keuangan daerah untuk bayar kontraktor misalnya, jadi berkurang juga. Makanya ketika APBD disahkan Rp1,3 Triliun, tidak semua turun segitu," tambahnya.

Saat ditanyai mengenai besaran hutang daerah yang hingga kini belum bisa terbayarkan semuanya, jawab Hanafiah.

"Ada Rp40 miliar sekian hutang daerah. Jadi kekurangan yang saya jelaskan tadi, mau tidak mau jadi hutang. Itu bukan disengaja, banyak dana transfer yang tidak sesuai keinginan kita," ucapnya.

Menurutnya, apa yang dipertanyakan DPRD Nunukan melalui pandangan fraksi, akan dijawab oleh Pemda sesuai fakta di dalam APBD perubahan 2021.

"Untuk yang lebih detailnya nanti akan ketemu lagi dengan Banggar legislatif. Akan lebih mendalam lagi dibahas. Karena di sini, kita mencari solusi yang terbaik bagi Nunukan," ujarnya.

Hanafiah, menyampaikan fokus Pemda pada APBD perubahan 2021 masih seputar penanganan Covid-19. Termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi daerah.

"Kita masih fokus tangani pandemi Covid-19. Termasuk bagaimana UMKM bisa beraktivitas seperti semula. Sehingga produktifitas mereka tidak terlalu lama stop," tuturnya.