KUA-PPAS APBD Perubahan Disetujui, Berikut Sektor Prioritas Gubernur Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara atau DPRD Kaltara dan Pemprov Kaltara, akhirnya menyetujui kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA-PPAS untuk APBD Perubahan tahun anggaran 2021.

Persetujuan ini didapatkan berdasarkan hasil sidang Paripurna bertempat di Gedung DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa (28/9/2021) pagi.

Dalam persetujuan, disepakati APBD Perubahan Kalimantan Utara, sebesar Rp 2,6 triliun atau mengalami kenaikan dari APBD murni yang sebesar Rp 2,3 triliun.

Menurut Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, kenaikan dalam APBD perubahan akan digunakan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: APBD Kaltara 2021 Disetujui Rp 2,3 Triliun, Fokus Penanganan Covid-19

Baca juga: Realisasi APBD Kaltara Baru Capai 9 Persen, BPKAD Sebut Semester Satu Memang Lamban

Baca juga: Temui DPRD, Pjs Gubernur Minta Penyusunan APBD Kaltara Hendaknya Perhatikan Manfaat Bagi Masyarakat

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengutamakan sektor pertanian dan perikanan.

"Ini memang kita ada kenaikan, kami prioritas sektor pendidikan, kesehatan, lalu pertanian dan perikanan," kata Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.

Di tengah pandemi Covid-19, pihaknya juga akan terus berfokus melakukan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

"Dan kita juga masih fokuskan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kaltara agar dunia usaha tetap berjalan," terangnya.

Baca juga: RAPBD Kaltara 2020 Dievaluasi Kemendagri, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie: Kita Mau Cepat Lelang

Sementara itu Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kaltara Denny Heriyanto mengatakan, beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam KUA-PPAS yang disepakati.

Itu sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

"Sesuai dengan program prioritas nasional itu masih di penanganan Covid-19," kata Denny Heriyanto.

Adapun sektor lainnya seperti pendidikan, pertanian dan perikanan disesuaikan dengan RPJMD yang menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Baca juga: SOA APBD Kaltara Launching Akhir Februari, Jangkau Nunukan dan Malinau

"Dan beberapa belanja juga prioritas menyesuaikan dengan RPJMD untuk mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur," tuturnya. (*)