Gerindra Bongkar Motif PSI & PDIP Ngotot Gelar Hak Interpelasi ke Anies Baswedan, Ada Jejak Digital

TRIBUNKALTIM.CO - Upaya Hak Interpelasi yang diusulkan Fraksi PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) jalan terus.

Diketahui, 7 fraksi lainnya di DPRD DKI menolak usulan Hak Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tersebut.

Hak Interpelasi tersebut digulirkan untuk meminta penjelasan Anies Baswedan secara langsung mengenai program Formula E.

Sebelumnya, Anies Baswedan menjanjikan gelaran balap mobil listrik tersebut tak akan lagi menggunakan APBD.

Pemprov DKI sendiri sudah mengucurkan sekitar Rp 1 triliun agar Jakarta menjadi tuan rumah Formula.

Baca juga: Suara Lantang Tina Toon Sorot Program Anies Baswedan yang Tak Bikin Kenyang, Ada Banjir dan Covid-19

Baca juga: Akhirnya Anies Baswedan Pastikan Formula E Tak Pakai APBD Lagi, Jakarta Jadi Tuan Rumah 3 Tahun

Baca juga: Guntur Romli Sorot KNPI yang Tiba-Tiba Bela Anies Baswedan,Giring Buat Kantor PSI Dikepung Pendemo

Anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra Syarif membeberkan motif PDIP dan PSI mengusulkan Hak Interpelasi.

Syarif mengaku memiliki bukti jejak digital mengenai alasan Hak Interpelasi diajukan.

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Gerindra: PSI dan PDIP Ajukan Interpelasi ke Anies Karena Ingin Gagalkan Formula E, Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif secara blak-blakan menuding maksud utama di balik pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diajukan oleh fraksi PDI-Perjuangan dan PSI adalah demi menggagalkan Formula E.

Syarif menyampaikan demikian karena mengacu pada jejak digital dari pernyataan politikus PDI-Perjuangan, Ima Mahdiah.

Dalam diskusi daring 'Interpelasi Formula E untuk Anies Baswedan, Substansi atau Sensasi Politik?',

Syarif turut menunjukkan print out media daring terkait pernyataan Ima Mahdiah.

Judul artikel tersebut yakni 'PDIP Targetkan pembatalan Formula E Saat Interpasi Anies'.

Baca juga: Sebut Gubernur DKI Pembohong, Pengamat Bongkar Gaya Politik Giring PSI, Anies Disamakan dengan SBY

"Harus diingat, jejak digital. Jejak digital pengusul interpelasi itu ingin membatalkan Formula E," kata Syarif dalam diskusi tersebut, Jumat (1/10/2021).

Oleh karena tujuan pengusul interpelasi adalah pembatalan Formula E, Gerindra kemudian memutuskan untuk tidak mau ikut ambil bagian.

"Tapi karena framing yang dibangun pengusul interpelasi ingin membatalkan Formula E, maka kita kaji lalu memutuskan tidak ikut interpelasi," jelas dia.

Menurut Sekretaris Komisi D ini, tujuan awal pengusul interpelasi lah yang membuat dinamika politik di Gedung DPRD DKI Jakarta menjadi tidak substansial.

Sehingga hal itu memicu adanya sikap politik yang berbeda - beda.

"Ini yang membuat situasi di mana dinamika politik di kebon sirih itu tidak mendalami substansi Formula E. Jadi akhirnya menjadi sikap politik yang berbeda - beda," ungkap Syarif.

Baca juga: Di Mata Najwa, Novel Baswedan Bantah Tudingan Bekingi Anies Baswedan dari Pemeriksaan KPK

Baca juga: Geisz Chalifah Ungkap 1 Kelemahan Anies Baswedan yang Bikin Refly Harun Heran hingga Bertanya Balik

Janji Anies Baswedan

Dilansir dari Tribun Jakarta dalam artikel berjudul, Formula E Diundur, Gubernur Anies Baswedan Pastikan Formula E Tidak Menggunakan APBD, Gubernur Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mengabarkan polemik menjelang perhelatan Formula E.

Awak media pun menerima pernyataan resmi dari Diskominfotik DKI Jakarta yang menyebut, Formula E tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD).

"Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD, baik commitment fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," TribunJakarta.com mengutip dari pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada awak media, Rabu (29/9/2021).

Setelah pandemi, lanjut pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembayaran commitment fee tahunan tersebut tak lagi dibayarkan.

Selain itu, rencananya perhelatan Formula E akan digelar lima tahun.

Rencana Formula E yang semula dilaksanakan pada 2020, ditunda menjadi 2022 karena dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan kesepakatan antara BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan Formula E Operation (FEO), Formula E akan dilaksanakan selama tiga tahun mulai 2022.

"Hasil kesepakatan baru antara Jakpro dengan FEO, periode pelaksanaan disesuaikan tiga tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024," jelasnya.

Baca juga: Namanya Dituding Bekingi Anies Baswedan dari Pemeriksaan KPK, Novel Baswedan Blak-blakan

Baca juga: Cap Anies Baswedan Pembohong, Fahri Hamzah Ingatkan Giring PSI Tak Cengeng & Nangis Diserang Balik

Anies Baswedan beserta jajarannya ini menilai, tiga tahun merupakan waktu yang baik memaksimalkan penyelenggaraan Formula E.

Terlebih, melihat dampak ekonominya dinilai akan berkembang.

Tapi di sisi lain, sejumlah negara yang menyelenggarakan Formula E mengalami kerugian karena distop.

"Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan pos terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali," tutup isi pernyataan anak buah Anies Baswedan tersebut. (*)