Isu Reshuflle Kabinet Jokowi, Pengamat Bocorkan Posisi Moeldoko Tak Aman, Indikator Kisruh Demokrat

TRIBUNKALTIM.CO - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali bergulir belakangan ini.

Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ini berkaitan juga dengan momentum pergantian Panglima TNI.

Diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto sudah memasuki masa pensiun November ini.

Nama Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko disebut-sebut akan terlempar dari Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Mencuat, Mahfud MD Terlempar, Andika Perkasa Tak Jadi Panglima TNI

Baca juga: PAN Masuk Koalisi jadi Signal Baru Reshuffle Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Kursi Menteri PKB Terancam?

Baca juga: UPDATE Reshuffle Kabinet 2021: Istana Sebut Jokowi Lantik Menteri Baru Hari Ini, Nadiem Posisi Baru?

Indikasi Moeldoko bukan orang spesial di Kabinet Indonesia Maju menurut Hendri, yakni tidak adanya campur tangan istana dalam upaya kudeta Partai Demokrat.

Sebelumnya, beredar informasi posisi Menkopolhukam yang dijabat Mahfud MD juga tak aman.

Sementara, Partai Amanat Nasional yang belakangan bergabung di koalisi dikabarkan akan mendapat jatah.

Dilansir dari Kompas.com, Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Kepala Staf Presiden Moeldoko bisa saja terdepak dari kabinet jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.

Hendri Satrio berpandangan, Moeldoko bukan sosok favorit Jokowi bila melihat sikap Jokowi yang tidak mencampuri hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Melalui KLB itu, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Moeldoko juga bukan favorit Pak Jokowi yang artinya sewaktu-waktu bisa di-reshuffle," kata Hendri saat dihubungi, Jumat (1/10/2021).

Menurut Hendri Satrio, nama Moeldoko hingga kini masih bertahan di kabinet karena Jokowi masih menunggu momen untuk merombak kabinet.

"Kita tunggu saja, Presiden paham waktu yang tepat untuk timnya," kata dia.

Di samping itu, Hendri menilai, sikap Jokowi yang tidak mencampuri hasil KLB merupakan bukti bahwa Jokowi bersikap netral dan memandang persoalan Partai Demokrat secara luas.
Sikap itu juga menepis anggapan yang menyebutkan bahwa tindakan Moeldoko terlibat dalam kudeta Partai Demokrat diketahui oleh Jokowi.

"Dia mensinyalkan tidak mengetahui apa yang dilakukan Pak Moeldoko dan tetap memberikan kepercayaan kepada Pak Moeldoko tetap menjadi kepala KSP walaupun mungkin tidak lama lagi," kata Hendri.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, Jokowi enggan mengesahkan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang dikomandoi Moeldoko.

Jokowi menyampaikan hal itu saat menggelar pertemuan dengan Mahfud dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, ketika Partai Demokrat kubu KLB berseteru.

"Kata Pak Jokowi, 'Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, enggak boleh disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik', kata Pak Jokowi," ujar Mahfud MD, dalam diskusi virtual via Twitter, Rabu (29/9/2021).

Dalam pertemuan itu, Mahfud turut menjelaskan aturan mengenai partai politik dengan merujuk peristiwa KLB yang dilakukan Moeldoko.

Baca juga: ADU KUAT Andika Perkasa dengan Yudo Margono jadi Panglima TNI, Dekat Jokowi Lawan Prestasi Mentereng

Menurut dia, KLB tidak diperbolehkan karena harus diketahui oleh pengurus Partai Demokrat yang sah.

"Oleh sebab itu, saya dan Pak Yasonna segara umumkan enggak bakal mengesahkan Moeldoko," ujar dia.

Konfirmasi Istana

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang dikonfirmasi mengaku hingga kini belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan Presiden.

"Ini juga bagian dari hak prerogatif beliau.

Jadi yang kita tahu ada waktu dimana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian.

Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," kata Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Fadjroel juga belum bisa memastikan apakah surat presiden (Surpres) pencalonan panglima TNI telah dikirimkan ke DPR atau belum.

Surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat negara.

Hanya saja berdasarkan sumber Tribunnews, draf Surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Diprediksi Segera Kirim Nama Calon Panglima TNI ke DPR, Andika Perkasa atau Yudo?

Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I.

"Surpres setahu saya belum," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).

Ia memprediksi Surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara.

Untuk diketahui PON Papua digelar dari 2-15 Oktober 2021.

Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.

"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR.

Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test.

Jadi masih memenuhi syarat" katanya.

"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun.

Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," pungkas Hasanuddin.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah hal tersebut.

"Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Praktino sendiri ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN).

Dirinya hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa.

Diketahui, isu reshuffle berkembang selain karena pensiunnya Panglima TNI, juga berbarengan dengan masuknya poros baru di pemerintahan lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya menyadari bahwa saat Pilpres 2019 lalu mendukung pasangan calon yang kalah yakni Prabowo-Sandiaga, sehingga PAN merasa tidak punya hak untuk mengisi slot kabinet.

"Saya menyampaikan, PAN itu mendukung Prabowo walaupun sekarang jadi Menteri, ya itu soal lain.

Jadi, kita gak punya hak soal apapun," kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, kawasa Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021) lalu.

Namun Zulhas mengatakan apabila pihaknya diminta untuk berkontribusi di kabinet, maka kader terbaik PAN akan didelegasikan membantu pemerintahan saat ini.

"Semuanya hak Pak Jokowi, karena kami kan gak mendukung (waktu Pilpres 2019), kalau kami diminta membantu Indonesia apapun kami beri," ujarnya.

Baca juga: Istana Angkat Bicara Soal Sosok Calon Panglima TNI Pilihan Presiden Jokowi, Mengerucut 2 Nama

Berikut Daftar Menteri Isu Reshufle Kabinet

Budi Gunawan - Menkopolhukam sebelumnya Kepala BIN

Mahfud MD – MenkumHam sebelumnya Menkopolhukam

Andika Perkasa – Kepala BIN sebelumnya KSAD

Yudo Margono – Panglima TNI sebelumnya KSAL

Zulkifli Hasan – Menteri Perhubungan anggota cabinet baru (Ketum PAN). (*)