Istana Angkat Bicara Soal Sosok Calon Panglima TNI Pilihan Presiden Jokowi, Mengerucut 2 Nama

TRIBUNKALTIM.CO - Dua kandidat calon Panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa dan Laksamana TNI Yudo Margono, semakin menguat.

Dua sosok jenderal tersebut dinilai pantas untuk menjadi orang nomor satu di jajaran TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sendiri akan memasuki masa pensiun November 2021 mendatang.

Presiden Joko Widodo / Jokowi diprediksi tidak lama lagi akan mengirimkan nama calon Panglima TNI, pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, ke DPR RI.

Hingga saat ini, nama calon Panglima TNI mengerucut terhadap dua nama, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman angkat bicara mengenai sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi.

Baca juga: Bursa Calon Panglima TNI, Jokowi Disebut Segera Ajukan Surpres ke DPR, 2 Nama Jadi Calon Potensial\

Baca juga: Presiden Jokowi Diprediksi Segera Kirim Nama Calon Panglima TNI ke DPR, Andika Perkasa atau Yudo?

Baca juga: Jadi Calon Kuat Panglima TNI, Ini Reaksi KSAL Laksamana Yudo Margono: Kalau Tidak Siap, Nyebur Laut

Namun demikian, ia mengaku hingga kini belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan Presiden.

"Ini juga bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu ada waktu dimana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," kata Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/9/2021), dilansir dari Tribunnews.com berjudul Inilah Penjelasan Istana Soal Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto.

Fadjroel juga belum bisa memastikan apakah surat presiden (Surpres) pencalonan panglima TNI telah dikirimkan ke DPR atau belum.

Surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat negara.

Hanya saja berdasarkan sumber Tribunnews, draf Surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," katanya.

Baca juga: Akhirnya Laksamana Yudo Margono Jawab Kesiapan Jadi Panglima TNI, Andika Perkasa Jabat Kepala BIN?

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I."Surpres setahu saya belum," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).

Ia memprediksi Surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara. Untuk diketahui PON Papua digelar dari 2-15 Oktober 2021.

Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.