Protes Warga Desa di Kutim

Terkait Protes Warga Desa Long Bentuq Kutim, Satpol PP Kaltim Akui Ada Kebocoran Saat Razia

Proses penegakan hukum terkait maraknya kendaraan batubara maupun sawit yang melintas jalan umum dirasakan pemerintah sulit diberantas

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO
Kasi Lidik Satpol PP Kalimantan Timur, Hasfil Hakim, menjelaskan, proses penegakan hukum terkait maraknya kendaraan batubara maupun sawit yang melintas jalan umum dirasakan pemerintah sulit diberantas. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

Mereka meminta agar kasus tersebut segera diusut. Sekaligus meminta saran apakah ada Undang-undang yang dapat memberikan sanksi kepada supir angkutan batubara dan sawit tersebut.

Baca juga: Aktivitas Tambang Batubara Ilegal Kian Subur di Samarinda, Satu Titik Lagi Ditemukan

Narahubung aksi Buyung Marajo mengatakan warga menuntut pemerintah terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang. Hal tersebut disinyalir bertentangan dengan

Pelanggaran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit. 

Dalam Pada pasal 6 (1) menyebut setiap angkutan batubara dan hasil Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum.

Di poin kedua (2), setiap hasil tambang batubara dan hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan wajib diangkut melalui jalan khusus.

Baca juga: Akhirnya Polisi Hentikan Kasus Tongkang Batubara Tabrak Jembatan Mahakam, Ada Komitmen Pemilik Kapal

Lalu di poin ketiga (3), menjelaskan tentang penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal deri pekebun kelapa sawit dapat menggunakan jalan umum setelah memperoleh izin dari pejabat berwenang.

Saat ini mereka sedang bertemu dengan perwakilan Satpol PP Kaltim. Mereka mengeluarkan aspirasinya agar pihak Satpol PP menindak sesuai perda yang disebutkan oleh warga.

Perwakilan masyarakat Desa Long Bentuq mendatangi kantor Satpol PP Kalimantan Timur di Kota Samarinda pada Selasa (5/10/2021). Mereka mengeluarkan aspirasi terkait adanya pelanggaran Perda nomor 10 tahun 2012 terkait penggunaan jalan. Sebab jalan di kawasan desa sering dilewati angkuta sawit maupun batubara.
Perwakilan masyarakat Desa Long Bentuq mendatangi kantor Satpol PP Kalimantan Timur di Kota Samarinda pada Selasa (5/10/2021). Mereka mengeluarkan aspirasi terkait adanya pelanggaran Perda nomor 10 tahun 2012 terkait penggunaan jalan. Sebab jalan di kawasan desa sering dilewati angkuta sawit maupun batubara. (TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO)

Berikut beberapa permintaan warga Desa Long Bentuq, Kabupaten Kutai Timur:

1. Bahwa kendaraan (truck) yang mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit tersebut, diketahui mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit milik PT. S, PT. K, dan PT. H dan atau milik warga menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit milik PT. SW.

2. Bahwa dengan digunakannya jalan umum untuk kepentingan pengangkutan hasil kebun kelapa sawit ke pabrik milik PT. H berdampak pada kerusakan jalan umum.

3. Bahwa dengan kondisi jalan umum yang rusak, maka berdampak pada terganggunya aktivitas harian dan mobilitas masyarakat, sehingga mempengaruhi kualitas perekonomian dan kualitas hidup pengadu dan warga Desa Long Bentuq. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved