LIVE STREAMING Mata Najwa Trans7 Malam Ini, Serdadu Era Baru, Soroti Wacana Dwifungsi TNI - Polri

TRIBUNKALTIM.CO - Tonton acara Mata Najwa malam ini, Rabu 6 Oktober 2021 mulai pukul 20.00 WIB di Trans7.

Seperti biasa Mata Najwa akan dipandu presenter sekaligus jurnalis Najwa Shihab.

Tema Mata Najwa malam ini, Rabu (6/10/2021) malam adalah Serdadu Era Baru.

Tema Serdadu Era Baru ini masih terkait Dirgahayu TNI dengan wacana dwifungsi TNI - Polri.

Dwifungsi TNI - Polri ini mengemuka dari munculnya wacana perwira TNI-Polri jadi pejabat kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Malam ini, Mata Najwa akan menyorot dwifungsi tugas TNI-Polri karena dinilai bisa membawa dampak buruk.

Live Streaming Mata Najwa bisa diakses melalui link di bawah ini:

Link 1 

Link 2 

Link 3 

Disclaimer:

Jadwal live streaming sewaktu-waktu bisa berubah

Baca juga: MEMANAS, Haris Azhar Dituding Pernah Minta Saham Freeport ke Luhut Binsar Pandjaitan di Mata Najwa

Baca juga: TERBONGKAR di Mata Najwa, Haris Azhar Diduga Pernah Minta Saham Freeport ke Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Jadwal Acara TV Hari ini Rabu 29 September 2021, Ada Mata Najwa di Trans 7 dan Ikatan Cinta di RCTI

Link live streaming hanya informasi untuk pembaca

TribunKaltim.co tidak bertanggung jawab terhadap kualitas siaran

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mewacanakan Perwira TNI-Polri akan menjadi pejabat kepala daerah, yakni pemegang kepala daerah untuk sementara waktu.

Tujuan dari wacana ini guna menyiasati kekosongan pemimpin menjelang Pilkada Serentak 2024.

Diketahui, pada tahun 2024 mendatang ada 271 daerah yang akan menghelat Pilkada, mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi.

"Yang paling utama adalah kami memperhatikan aturan.

Bagaimana diatur, baik undang-undang," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benin Irwan

"Peraturan pemerintah, itu yang kami lakukan terlebih dahulu," tuturnya.

Baca juga: Curhat di Mata Najwa, Pegawai KPK yang Dipecat Kecewa soal Tunjangan Hari Tua

Wacana itu bukan lagi barang baru, lantaran pada pilkada 2016-2018, ada Perwira aktif TNI-Polri yang ditunjuk pemerintah sebagai pejabat kepala daerah.

Meski demikian, dengan adanya wacana itu akhirnya membuat masyarakat gaduh di media sosial dan juga menuai kritik dari berbagai kalangan.

Sebab wacana ini mengingatkan kembali soal Dwifungsi angkatan bersenjata yang pernah diterapkan pada masa orde baru.

Saat itu, angkatan bersenjata menjalankan perannya sebagai kekuatan pertahanan di Indonesia sekaligus menjalankan tugas sebagai pengatur negara.

Tapi belakangan, kebijakan ini diketahui membawa dampak buruk berupa dominasi militer atas warga sipil.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur mengungkapkan bahwa Ketika nanti pejabat kepala daerah kemudian diberikan ke TNI-Polri, dugaan ke sana adalah mengembalikan lagi Dwifungsi ABRI.

"Dan itu menjadi catatan kita, karena itu tadi, saat reformasi kemarin kan, salah satu yang diperjuangkan adalah melepaskan (dwifungsi) itu untuk tidak lagi menempatkan posisi-posisi sipil atau peran-peran sipil ke TNI DAN Polri," Ungkap Khoirunnisa Nur dalam Instagram @matanajwa, Selasa (6/10/21).

Selain itu, Khoirunnisa Nur juga mengatakan jika TNI dan Polri adalah lembaga yang mempunyai kewenangan besar.

Baca juga: Mata Najwa Tadi Malam, Terbongkar Risiko Dukungan kepada 56 Pegawai KPK yang Dipecat

Mereka menjaga keamanan, sebagai penegak hukum dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat.

Sehingga lanjut Khoirunnisa Nur, ketika dikaitkan dengan pemilu tahun 2024 isu netralitas kedua lembaga itu menjadi hal yang dipertanyakan.

"Menjaga netralitas TNI-Polri menjelang Pemilu 2024, perspektif itu yang seharusnya digunakan ketika menunjuk pejabat kepala daerah untuk 271 daerah ini," Jelas Khoirunnisa Nur dikutip dari Instagram @matanajwa.

"Jadi, tadi misalnya, dikaitkan dengan kepercayaan orang terhadap proses dan hasil pemilu 2024, itu yang harus dipertimbangkan dalam memilih, sehingga, ya, sudah, kalau itu dipikirkan dengan matang, saya rasa tidak akan mengambil dari unsur TNI dan Polri," tuturnya.

Lebih lanjut Khoirunnisa mengatakan jika keputusan tersebut diambil maka TNI dan Polri sebaiknya memang harus mundur dari instansi .

Lantas apa jadinya kalau TNI-Polri menduduki pos kepala daerah, apa tidak berdampak juga bagi masyarakat?

Saksikan #MataNajwa, "Serdadu Era Baru", Rabu, 6 Oktober 2021, live pukul 20.00 WIB di @officialtrans7.

Baca juga: LIVE Streaming Mata Najwa Malam Ini, Senggol Pidato Jokowi Soal Polemik Pemberhentian Pegawai KPK

Baca juga: Di Mata Najwa, Novel Baswedan Bantah Tudingan Bekingi Anies Baswedan dari Pemeriksaan KPK

Baca juga: RENTETAN Derita yang Dialami MS Diungkap di Mata Najwa, Korban Dugaan Pelecehan di KPI Pusat

 (*)

Artikel terkait Mata Najwa Lainnya