Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Lima Fraksi DPRD Kubar Berikan Rekomendasi Raperda APBD 2022

Lima fraksi DPRD Kutai Barat (Kubar) menyampaikan rekomendasi dalam pemandangan umum kepada pemerintah dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang III DPRD

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Kubar
Wakil Bupati H Edyanto Arkan bersama sekretaris kabupaten dan Plt asisten III mengikuti rapat paripurna IX di DPRD Kubar dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi. 

TRIBUNKALTIM.CO - Lima fraksi DPRD Kutai Barat (Kubar) menyampaikan rekomendasi dalam pemandangan umum kepada pemerintah dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang III DPRD Kubar tentang penyampaian nota penjelasan pemerintah pada RAPBD Kubar TA 2022, Rabu (6/10/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kubar Ridwai SH di ruang sidang utama DPRD.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan rekomendasi berdasarkan prioritas pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi makro dan implementasinya terhadap sumber pendanaan, kebijakan umum dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, SDM, pertanian dalam arti luas dan penunjang lainnya, secara garis besar program prioritas pembangunan Kubar TA 2022.

Baca juga: Buka Webinar Nasional Pendidikan, Bupati Sebut Guru Garda Terdepan Pencerdas Generasi Emas Indonesia

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan catatan, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 serta surat edaran dengan Nomor 910/4350/SJ tanggal 16 Agustus 2021 tentang Kebijakan dalam Penyusunan APBD TA 2022.

Pertama, harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, termasuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Kedua, pemkab diminta mengubah budaya kerja dan fokus pada budaya kerja baru di antaranya menggunakan teknologi digital dalam pertemuan dan rapat.

Ketiga dalam penyusunan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran dalam APBD 2022 hendaknya dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas atau monoton namun tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan pertanian.

Keempat, Pemkab Kubar diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, termasuk PAD.

Kelima adalah menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi pembangunan SDM, dan penambahan belanja kesejahteraan prioritas, seperti perlindungan sosial dan penanganan Covid-19.

Keenam adalah Pemkab Kubar harus menambahkan alokasi belanja tidak terduga dalam APBD 2022 sebesar 5-10 persen, guna mengantisipasi keadaan darurat.

Baca juga: ANBK di Kutai Barat Digelar Awal Oktober, Jaringan Internet Diharapkan Berjalan Lancar

Fraksi Demokrat Nasdem Perindo menyampaikan sesuai RKPD Kubar tahun 2022 mengacu rencana pembangunan jangka panjang daerah serta visi dan misi dan program prioritas dengan menggaris bawahi empat program prioritas.

Pertama, penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur klaster pengembangan ekonomi lokal untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Kedua adalah pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan lokal, melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM yang berkelanjutan.

Selanjutnya, optimalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Keempat pemanfaatan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved